Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
ABSTRAK:
bahwa
SALINAN
untuk mendukung
kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Desa dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, perlu mengoptimalkan pengaturan
penggunaan dan pemanfaatan tanah kas Desa
sesuai kewenangan hak asal usul Desa;
bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan
penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa
sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat
1, huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, serta sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa, maka perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kabupaten
Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kebumen
yang meliputi
penggunaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kemakmuran dan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
PENGEMBALIAN - DESA PERSIAPAN TEBING BULANG TIMUR - KE DESA TEBING BULANG KECAMATAN SUNGAI KERUH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 140, BD.2021/No.140
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembalian Desa Persiapan Tebing Bulang Timur ke Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ,penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;;Permendagri No 1 Tahun 2017;Perbup No 39 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 35 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Pengembalian desa persiapan ke desa induk,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 138 Tahun 2021
peran - dan - kewenangan - desa - dan - kelurahan - dalam - penurunan - stunting
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD 2021/138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dan Kelurahan Dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting, Pemda telah menetapkan Perbup Garut No. 31 Tahun 2019 Dan sehubungan dengan ditetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dan Kelurahan, Sasaran Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Dan Kelurahan, Pendekatan, KPM, Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 136 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa sumber pendapatan desa salah satunya yaitu
dari alokasi dana desa yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah;
b. bahwa alokasi dana desa diarahkan untuk
meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan,
pembangunan infrastruktur, pelayanan, kemandirian
dan daya saing desa;
c. bahwa beberapa ketentuan dalam pedoman alokasi
dana perimbangan desa mengenai sasaran
penggunaan alokasi dana desa perlu ada
penambahan berupa peningkatan penghasilan kepala
desa, penghasilan perangkat desa, tunjangan badan
permusyawaratan desa dan kenaikan insentif untuk
rukun tetangga dan rukun warga dan pengadaan
motor operasional pemerintah desa serta
penambahan pengaturan apabila adanya
penambahan alokasi dana perimbangan desa;
d. bahwa peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, belum
memenuhi kesesuaian antara materi muatan dan
asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik serta perkembangan keadaan dan tuntutan
penyelenggaraan alokasi dana perimbangan desa
sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 110 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di kabupaten bandung
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 134 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purwakarta No. 154 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 23 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan Kalurahan yang berasal dari Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus, perlu dilakukan penyempurnaan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 133 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran I huruf G
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan
Musyawarah Desa, perlu merumuskan langkah-langkah
penguatan melalui penyusunan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup; Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa; Tata Cara Musyawarah Desa; Tata Tertib Musyawarah Desa; Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 133 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDesaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 61 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 121 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengasahan Batas Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Titian Kuala Kecamatan selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penetapan Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa
4. Peta Batas Wilayah
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
