PERWALI Kota Bekasi No. 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, kelancaran dan tertib pembentukan dan pelaksanaan penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu diatur Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Pembentukan Tim penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional; Kelengkapan Administrasi Dupak; Pelaksana Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
11 halaman peraturan dan25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
1. Dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu diberikan penghargaan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 231 PP No. 17 Tahun tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
3. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberian pEnghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.4 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permedagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 40 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No.7 Tahun 2016.
1. Mengatur Kriteria untuk Pemberian Penghargaan bagi PNS
2. Mengatur Persyaratan Pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi
3. Mengatur mengenai Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi PNS
4. Mengatur Mekanisme Penilaian
5. Mengatur Waktu dan Bentuk Pemberian Penghargaan
6. Mengatur Biaya yang ditimbulkan akibat dari Pemberian Pengharaag bagi PNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenPAN dan RB No. 13 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru No. 51 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang edoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas 9 Bab dan 29 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
27 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2007
PEMBENTUKAN KELURAHAN OLUHUTA UTARA DAN DESA DOTOHE BARAT DI KECAMATAN KABILA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat di Kecamatan Kabila
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pembentuka, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat Di Kecamatan Kabila termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Pusat Pemerintahan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan Peralihan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2007.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2006/No.20 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Botupingge
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan BotuPingge termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Batas Wilayah, Dan Pusat Pemerintahan, Kewenagan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2010
pembentukan desa wapalo kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa wapalo kecamatan atinggola kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kineIja dan memberikan
penghargaan atas prestasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang
telah memperoleh/memiliki Surat Tanda Tarnat
Belajar I Ijazah dan pangkatnya masih di bawah jenjang
pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya, dapat
diberikan kenaikan pangkat pilihan melalui ujian dinas
danl atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di
bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tulungagung dapat menyelenggarakan ujian dinas dan I atau
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun pedoman ujian
dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri
Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, meliputi :
a. kepanitiaan;
b. persyaratan ujian; dan
c. kelulusan ujian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
