Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.250 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup No 23 Tahun 2012 ocr.pdf

insentif pemungutan retribusi daerah-dinas pekerjaan umum

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang insentif pemungutan Retribusi Daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Jepara No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 202 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2012 No 23.pdf

Standar Biaya Dan Satuan Harga

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.657

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penycsuaian Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jcpara Tahun 2012 pada Keterangan Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Kegiatan maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Liaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam lampiran. Perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 pada Halaman 13 kolom keterangan Angka Romawi I Standar Biaya Umum pada huruf G, H dan L.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 202 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012 diubah.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2012.pdf

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu Timur. 3 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur. 11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur. 13. Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah Tim yang dibentuk untuk membahas administrasi kepegawaian selain pangkat dan jabatan dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menetapkan keputusan. 14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan. 19. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 20. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal keperguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. 21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil akhir dari kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah. 22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 4 pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 23. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 24. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan optimal. Pasal 3 Sasaran tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. BAB III JENIS PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma III (D III) dan Program Diploma IV (D IV). (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis. Pasal 5 Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah. BAB IV PERSYARATAN Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 6 (1) Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah : a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 5 b. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; c. sehat jasmani dan rohani; d. setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; f. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; i. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; k. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; l. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan di dalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti tugas belajar; m. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; n. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dan 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar mandiri; o. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; p. bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;dan r. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia; (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n juga berlaku bagi PNS yang telah menamatkan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri pada saat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku. Pasal 7 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah: a. Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA : 6 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol);; 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (S2)/ Program Spesialis: 1) memiliki ijazah Strata 1 / D IV dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Penata, III/c; 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejakmenyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri PNS dari program studi dokter spesialis adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS, bukan berstatus CPNS; 7 b. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 3,00 (tiga koma nol); c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b; d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar,Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya; e. memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. f. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh perguruan tinggi yang dituju; g. sehat jasmani dan rohani; h.setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin; j. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; k. tidak pernah gagal dalam tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; l. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; m.program studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; n. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; o. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga. p. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; q. menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya untuk tugas belajar tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; r. tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; s. mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; t. membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; dan 8 u. PNS yang bersangkutan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar Pasal 8 Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar adalah : 1. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS; 2. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju; 3. sehat jasmani dan rohani.; 4. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan sekurangkurangnyabernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; 7. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan; 8. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS; 9. disetujui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS; 10. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; 11. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat; 12. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan 13. bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Pasal 9 (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah: a. Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA : 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA : 9 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurangkurangnya 7,00 (tujuh koma nol); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) : 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;dan 4) usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis : 1) memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,50 (dua koma lima puluh); 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. e. Pendidikan Strata 3 (S3): 1) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurangkurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima); 2) pangkat/golongan minimal Penata (III/c); 3) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata (III/c)atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan 4) memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai. (2) Khusus untuk PNS dari Jabatan Guru yang mengajukan permohonan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin Belajar batas usia maksimal adalah 48 Tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. BAB V PROSEDUR PENGURUSAN Bagian Kesatu Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Pasal 10 (1) Kepala SKPD/ Unit Kerja mengusulkan PNS calon peserta tugas belajar atau tugas belajar mandiri. 10 (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. surat persetujuan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ Unit Kerja; f. menyesuaikan formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ Unit Kerja. g. surat pernyataan: 1) persetujuan dari isteri/suami PNS; dan 2) tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan. h. Surat Keterangan : 1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; 2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan; 3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 4) izin mengikuti seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan 5) telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan : 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dan tugas belajar mandiri; 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar; 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurang 6(enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri; 4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar; 11 5) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri; 6) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan; dan 7) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikanpendidikan. Bagian Kedua Prosedur Pengurusan Izin Belajar Pasal 11 (1) Kepala SKPD/ unit kerja mengusulkan PNS calon peserta izin belajar. (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD. (3) untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta melampirkan : a. fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai; d. fotocopy legalisir DP-3 dalam 2 tahun terakhir; e. surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPD/ unit Kerja; f. formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD/ unit Kerja; g. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;. h. surat keterangan : (1) sehat jasmani dan rohani dari dokter; (2) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan (3) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin. i. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan sebagai berikut : (1) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan. (2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat. (3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan seharihari sebagai PNS. (4) tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan. 12 BAB VI PENETAPAN CALON PESERTA Pasal 12 (1) Pemberian rekomendasi peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri dilaksanakan melalui Sidang MPP. (2) Rekomendasi peserta izin belajar dapat diberikan tanpa melalui Sidang MPP. (3) Bupati menetapkan peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar. (4) Tugas Belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati. BAB VII BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan Pasal 13 (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan izin belajar adalah sebagai berikut: a. pendidikan DIII selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun; b. pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; c. pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester / 4 (empat) tahun; d. pendidikan S2 selama 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun; e. pendidikan S3 selama 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun. (2) khusus untuk batas waktu penyelesaian program tugas belajar dan tugas belajar mandiri program spesialis dan dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (3) Peserta tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar. (4) Apabila peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi : a. pencabutan izin tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang bersangkutan; b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas daerah melalui BKPPD bagi peserta tugas belajar; dan c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (5) Apabila peserta izin belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terbukti meninggalkan pekerjaan atau tugas pada jam dinas atau kantor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dijatuhi sanksi : 13 a. pencabutan izin belajar yang bersangkutan; dan b. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. (6) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (7) Apabila peserta tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. (8) Pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i. Bagian Kedua Status Kepegawaian Pasal 14 (1) PNS yang mengikuti tugas belajar dan tugas belajar mandiri dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf BKPPD. (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan. BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 15 (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar wajib melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPPD ditembuskan ke Kepala SKPD/unit kerja sebelumnya. (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program tugas belajar , tugas belajar mandiri dan izin belajar. (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. nilai akademik tiap semester; b. proses pelaksanaan pendidikan; dan c. proses penyelesaian pendidikan. BAB IX BANTUAN BIAYA Bagian Kesatu Bantuan Biaya Tugas Belajar Pasal 17 14 (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar dengan menggunakan dana APBD diberikan bantuan biaya berupa : a. pendidikan Diploma III diberikan Paket DIII; b. pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA/DIII diberikan Paket Program Strata 1; c. pendidikan Strata 2 diberikan Paket Program Strata 2; atau d. pendidikan Strata 3 diberikan Paket Program Strata 3. (2) Besaran dan pemberian bantuan biaya bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional/fungsional umum yang melaksanakan tugas belajar dan tugas belajar mandiri, pembayaran tunjangannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang pemberian tugas belajar ditetapkan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, bagi PNS yang telah memiliki ijazah dapat mencantumkan gelar akademisnya kedalam administrasi kepegawaian tanpa harus memiliki Keputusan Bupati tentang pemberian izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan ketentuan: a. Ijazah Strata 1 (S1): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; dan 4) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. b. Ijazah Strata 2 (S2): 1) diusulkan oleh Kepala SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan; 2) sekurang-kurangnya telah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a); 3) ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 4) ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain 15 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. (2) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan : a. diusulkan oleh Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan; b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS; c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yangbersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang lengkap); d. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS; e. pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakangpendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yangdiperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan k. bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan : 1) diusulkan oleh Kepala SKPD/ Unit kerja yang bersangkutan; 2) melampirkan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS (dengan data yang lengkap); 3) pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untukpenyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 4) kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; 6) tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikandengan Surat Keterangan Kepala SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan; 7) pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; 16 8) pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan 9) Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP 23 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP NO.23 TAHUN 2012 ocr.pdf

pedoman-kesehatan-anak

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23, TBD No.23, LL KAB. KUBU RAYA: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan berlaku, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, Perpres No.22 Tahun 2009, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran BAB III ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN KUBU RAYA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No 23 Tahun 2012.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kebutuhan pengeluaran anggaran bagi bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ( BPM dan KB ) Tahun Anggaran 2012, serta kemampu an keuangan daerah kiranya perlu diadakan perubahan Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang persediaan (TU); bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran oleh bendahara pengeluaran Satuan Keija Perangkat Daerah ( SKPD ) BKD dan BPM dan KB yang meliputi SPP- TU, perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai landasan operasional pelaksanaan pengeluaran pada SKPD, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Peneta pan Batasan Paouu Jumlah surat permintaan Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang Persediaan ( GU) dan Tambahan Uang Persedia an ( TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 20 11 ; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 ;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Pemalang

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perbup Pemalang No 23 Tahun 2012.pdf

Jaminan Persalinan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka agar program Jaminan Persalinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Sasaran Bab III Pendanaan Jaminan Persalinan Bab IV Besaran Tarif Pelayanan Bab V Pemanfaatan Dana Bab VI Pembagian Jasa Pelayanan Persalinan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Boyolali Tahun 2011- 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Boyolali Tahun 2012 No 23.pdf

Rencana Aksi

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Boyolali Tahun 2011- 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (RAD MDGs) Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Boyolali 2011 - 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahim 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/ PRT/ M/ 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Boyolali 2011-2015 Bab III Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Boyolali 2011-2015 Bab IV Pemantauan Dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Boyolali 2011-2015 Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
68 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

1905270869-perbup-23-2012...retribusi-daerah.pdf

RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Di Kabupaten Magelang, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP 23 HET PUPUK 2013.pdf

PENETAPAN-KEBUTUHAN-DAN-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-(HET)-PUPUK-BERSUBSIDI-UNTUK-SEKTOR-PERTANIAN-TAHUN-ANGGARAN-2013

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.205

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat 2 di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297 ); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Nomor 5361); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 17. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140 /4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 18. Peraturan Menteri Keuangan No. 69/Permentan/SR.130 /II/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 19. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6 /2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 20. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 21. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140 /10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664); 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160 /2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 23. Keputusan Menteri Pertanian No. 1871/Kpts/OT.160/5 /2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.