Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 No 9; http://jdihdokum.pamekasankab.go.id/upload/957/PERBUP_NOMOR_9_TAHUN_2023-Kedudukan,_Susunan_Organ.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permensos No 14 Tahun 2016;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 20 Tahun 2018;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Kep. Mendagri No 050-5889 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Pamekasan No 9 Tahun 2022;
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial;
Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie J aya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2016 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat 33 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penetapan, BAB III tentang Organisasi, BAB IV tentang Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V tentang Kepegawaian, BAB VI tentang Tata Kerja, BAB VII tentang Pembiayaan, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-lain, BAB BAB IX tentang Ketentuan Peralihan dan BAB X tentang Ketentuan Penutup serta terdapat Lampiran tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2016
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2023
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2023/ No. 9, LL Kab Teluk Bintuni: 12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, jumlah pegawai dan beban kerja pegawai dalam mendukung perangkat daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 14 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 372);
b. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 373);
c. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 374);
d. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 17 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 375);
e. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 18 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 376);
f. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 377);
g. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 378);
h. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 379);
i. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 22 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 380);
j. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni (BeritaDaerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 381);
k. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 24 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 382);
l. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 25 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 383);
m. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 26 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan OlahragaKabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 384);
n. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 27 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 385);
o. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 28 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 386);
p. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 387);
q. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 30 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 388);
r. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 31 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);
s. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 32 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 390);
t. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 33 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 391);
u. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 392);
v. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 35 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 393);
w. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 36 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 394);
x. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 395);
y. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 396);
z. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 39 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 397);
aa. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Distrik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);
bb. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 399);
cc. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 42 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 400);
dd. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 43 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kelurahan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 401);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2023
TATA - KERJA - INSPEKTORAT - KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2023/08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kutim No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutim No. 5 Tahun 2022
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Mencabut PERBUP Kab. Kutai Timur No. 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Rote Ndao
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao serta dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Rote Ndao;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Bab 4. Dewan Pengawas; Bab 5. Komite; Bab 6. Satuan Pemeriksa Internal; Bab 7. Instalasi/Unit; Bab 8. Kelompok Jabatan Fungsional; Bab 9. Tata Kerja; Bab 10. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 11. Ketentuan Peralihan; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan
Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Rote Ndao dicabut
9 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2023 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten an. Gubernur Banten Nomor: 060/2481- ORB/2022, tanggal 31 Agustus 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 12 (dua belas) perangkat daerah, di antaranya Dinas Sosial sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.45/2731-Bag.Org tanggal 25 Juli 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2O14; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 25 Tahun 2O21; Perda No. 11 Tahun 2016;
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Uptd dan Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Kepegawaian Bab VIII Jabatan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber
daya manusia agar semakin produktif.
b. bahwa dalam rangka menunjang derajat kesehatan masyarakat, perlu menumbuhkan semangat cinta kepada daerah dengan memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah melalui logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penggunaan logo Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Logo RSUD;
Bab III Penggunaan dan Penempatan;
Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Logo Rumah Sakit Umum Daerah
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 No 8; http://jdihdokum.pamekasankab.go.id/upload/932/PERBUP_NOMOR_8_TAHUN_2023-Kedudukan,_Susunan_Organ.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
a. . bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 40 Tahun 2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 20 Tahun 2018;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Kep. Mendagri No 050-5889 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakir dengan Perda Kab. Pamekasan No 9 Tahun 2022;
Satpal PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Satpal PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 08 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. serta Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PERBUP Bupati Paser tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DInas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenlhk RI No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tujuan dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
PERBUP No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
