HARGA SATUAN - TARIF DASAR LISTRIK - PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN
ABSTRAK:
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dipungut pajak penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN;
Salah satu potensi sumber Pendapatan Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN, dimana tarif dasar listrik untuk pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu adanya perubahan tarif pajak dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2010; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 12 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
Menghapus ketentuan Pasal 3 ayat (3).
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2012
PENERAPAN - DAN PENCAPAIAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - (SPM) - BIDANG - KESEHATAN - DI - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sandar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen Kesehatan RI No. 741/Menkes/PER/VIII/2008; Kepmen Kesehatan RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011; Perbup Tasikmalaya No. 27 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2012
perbup - KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1433 H/ 2012 M
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2012/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat
egia am yang menjadi beban biaya calon jemaah haji di
luar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang
tetapkan oleh Tun Perwakilan Calon Jarnaah Haji Kabupaten
Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M; bahwa berdasarkan surat Direktorat Jendral Penyelenggaraan HaJl dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia
tanggal 25 Agustus 2006,biaya sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas telah memberikan persetujuan melalui Surat Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 451/591.1/2012 tanggal 13 Juni 2012, perihal Biaya
Penyelenggaran Ibadah Haji diluar Komponen BPIH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji
Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; . Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang pendaftaran Haji
Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan
Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 24 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 27) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).
1. KETENTUAN UMUM
2. TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TATA KERJA
4. PEMBIAYAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2012.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2012
Perbup Kab. Tanggamus No. 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
Perbup Kab. Banjarnegara No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
miskin non kuota yang masih belum
terdata dalam program Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Banjarnegara, padahal
diketahui bahwa masyarakat miskin tersebut perlu untuk mendapatkan
program Jaminan Kesehatan Daerah yang
terjangkau, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor14
Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Kabupaten
Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, maka
dipandang perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010
tentang Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166
Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 24 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Klinik di kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa klinik merupakan salah satu sarana pelayanan
kesehatan yang diperlukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di
Kabupaten Bantul;
bahwa untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam penyelenggaraan klinik, perlu diatur
mekanisme penyelenggaraan klinik di Kabupaten
Bantul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK
02.02/MENKES/148/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/
PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/
PER/I/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/
PER/X/ 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; Jenis Klinik; Kepemilikan Klinik; Persyaratan Klinik;
Perizinan; Penyelenggaraan Klinik; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2012/NO.18 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.41 Tahun 2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011;
bahwa agar dalam pengelolaan pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari APBD tercipta tertib
administrasi, akuntabilitas, dan transparansi, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2011 Nomor 28 Seri E);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2011 Nomor 28 Seri E);
Jumlah Halaman : 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wates merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif dan rehabilitatif disamping promotif dan preventif;
b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta sistem pengelolaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/PERMENKES/PER/XI/2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PEM/IV/2011; .Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Identitas Dan Logo; Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, Dan Motto; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Rsud; Tim Pengarah Dan Dewan Pengawas; Pengelola Rsud; Tata Kerja; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun
2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum
Daerah Wates
Jumlah Halaman: 28 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) merupakan salah satu bentuk dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD)
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
