tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - penanggulangan - bencana - daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2018/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018 guna mengtaur Keuddukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Penggulangan Bencana Daerah maka perlu menetapkan perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Badan Penaggulangan Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 24 tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 tahun 2008; PP BNo. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 16 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 114 tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penagnggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokojk Fungsi Dan Uraiqan Tugas, Tata Kerja Kepegawiaan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan anak terlantar dan
atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah, dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi
Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Di Wilayah Kabupaten Balangan
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009 ; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 63 Tahun 2013; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memuat:
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Penentuan Penerima Manfaat Usaha; Kriteria Penerima Manfaat; Model dan Jumlah Bantuan Lokasi Bantuan Sosial; Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Modal Usaha Mikro; Pendampingan; Pengelolaan Bantuan Sosial, Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Bantuan Sosial Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan
ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa salah
satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai
kepada Buruh Tani tembakau; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan
Langsung Tunai bagi Buruh Tani tembakau di Kabupaten
Cilacap, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis
pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau di
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BLT, Pengangaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin/rentan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan akses jaminan sosial, memberikan gizi yang lebih seimbang dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di Kota Depok. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kota Depok memberikan Program Bantuan Pangan Kota bagi masyarakat miskin Kota Depok yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat miskin Kota Depok yang diusulkan masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini tentang Bantuan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tujuan,Manfaat dan Kriteria, Pembentukan Gerai Pangan, Bank Penyalur, Pelaksanaan BPK, Pembiayaan, Pengaduan,Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 07 Tahun, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
UU No.12 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, PP No.23 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, Permendagri No. 27 Tahun 2007, Permendagri No. 46 Tahun 2008, PeraturanKepalaBNPB No. 1 Tahun 2008, PERDA No.18 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Danfungsi, Sertatata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Halaman 16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 73 Tahun 2017
petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2017/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin
ABSTRAK:
bahwa beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin adalah tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pemertahan pendidikan; bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin kelangsungan pendidikan masyarakat yang kurang mampu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati karanganyar nomor 62 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
4 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya
Mencabut :
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah, serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasa Dan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyediaan Pemberian dan Besarnya Bantuan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan Pemberian dan Besarnya Bantuan Penanggulangan Bencana;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
mengatur tentang tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan penanggulangan bencana yang memuat maksud dan tujuan, pemberian bantuan, kewenangan, dana penanggulangan bencana, jenis kategori dan besarnya bantuan penanggulangan bencana, persyaratan pemberian bantuan korban bencana, tata cara pemberian bantuan, dan pengawasan evaluasi dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta untuk kelancaran
ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah tersebut maka perlu adanya Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II
Bab III Hak dan Kewajiban
Bab IV Pelaporan
Bab V Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Bab VI Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum dan Pencairan Dana Bantuan Hukum
Bab VII Larangan dan Sanksi Administratif
Bab VIII Anggaran
Bab IX Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
