informasi publik - media komunikasi elektronik - pengaduan masyarakat
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2020/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik, perlu mendapatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana,cepat, tuntas, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa penyampaian aspirasi dan pendapat di muka umum merupakan wujud kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga perlu mendapat penanganan secara baik, terpadu dan terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan prinsip, media komunikasi, materi pengaduan masyarakat, TPPM, mekanisme pengaduan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Peningkatan Produksi Pangan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas paling strategis, dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat berpengaruh kepada meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat, serta terjadinya defisit produksi pangan tanaman pangan dan perikanan di dalam daerah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan;
b. bahwa upaya meningkatkan produksi pangan harus sistematis dan terpadu berupa kolaborasi program dilaksanakan lintas perangkat daerah yang mendukung peningkatan produksi pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Program Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Peraturan Pemeringtah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dab Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
a. tim koordinasi kabupaten, profil dan peta lahan;
b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
c. pelatihan dan pendampingan;
d. dukungan teknis;
e. jaminan penyerapan hasil produksi;
f. wilayah pengembangan;
g. sumber air atau irigasi; dan
h. permodalan usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten probolinggo Tahun 2020 No 82 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Perhitungan dan penetapan rincian dana desa;
4. Penyaluran dana desa;
5. Pedoman penggunaan;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 82 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisk Tahun Anggaran 2020; bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan
penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada piminan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir V.9 Lampiran I Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tabun Anggaran 2020.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Numor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor I Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 34 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor l Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
"ANEKA USAHA" KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan operasional serta efektifitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009
Materi pokok: mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi; unit usaha; anak perusahaan; tata kerja; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
mencabut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tentang Tahun 2017;
6. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
b. Inspektur Pembantu; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Wonogiri yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan, perlu mengatur Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri terkait prinsip, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
