Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas serta memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Utara, serta bedasarkan penilaian pembentukan kecamatan baru hasil Pemekaran Kecamatan Kota Utara telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah dan pusat pemerintahan, kewenangan kecamatan, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2011.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah non pegawai negeri sipil pada rumah sakit umum daerah dr. Murjani sampit kabupaten kotawaringin timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
Bahwa untuk memenuhi Formasi tenaga kesehatan dan
Tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh PNS,
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan
Kesehatan yang proporsional dan berkualitas dapat dipenuhi
Dengan pengangkatan tenaga kontrak atau PTT.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
Dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
Diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD;
BAB IV PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP; Bagian Kesatu
Prinsip Pengangkatan, Bagian Kedua
Kedudukan, Bagian Ketiga
Kewajiban, Bagian Keempat
Hak, Bagian Kelima
Larangan, Bagian Keenam
Penghargaan, Bagian Ketujuh
Formasi, Bagian Kedelapan
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap, Bagian Kedelapan
Pengangkatan, Bagian Kesembilan
Pengembangan, Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengawasan, Bagian Kesebelas
Pemberhentian.
BAB V PEGAWAI BLUD TETAP;
BAB VI PEMBIAYAAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permen PPPA No. 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Mencabut
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 19, BN 2019/NO 1741; PERATURAN.GO.ID: 19 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 19, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur hari cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; Keppres Nomor 7 Tahun 2024; dan Keppres Nomor 8 Tahun 2024.
Keppres ini menetapkan mengenai perubahan diktum kesatu dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2024 terkait cuti bersama pegawai ASN.
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 7 Tahun 2024.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2022/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal tanggal 3 Januari 2021 Perihal Konsep Keputusan Bupati tentang Penentuan Komponen Kemampuan Keuangan Daerah, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Besarnya Tunjangan Reses, dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini dalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 tahun 1976; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda Kab Kendal No 9 tahun 2017; Perda Kab Kendal No 14 Tahun 2021; Perbup Kendal No 97 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.Tunjangan komunikasi intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.Tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses.DO diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peratauran Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 , dan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
3 halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 19, BN.2016/No.800, peraturan.go.id : 4 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
