Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perwako no 15 Tahun 2017 ...E lembaga kursus.pdf

Pendidikan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pedidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Solok, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, serta dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus
Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Paud dan Lembaga Kursus; Peserta Didik/ Warga Belajar dan Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Persyaratan Penyelenggara; Perizinan; Penamaan dan Penomoran; Perubahan Penyelenggaraan; Evaluasi dan Sistem Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Sumber Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
14 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perwali Kendari No.15 Tahun 2017.pdf

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD. 2017/No.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kota Kendari khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah di Kota Kendari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Gerakan Literasi Sekolah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris); 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
KETENTUAN UMUM MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA LITERASI SEKOLAH TAHAPAN, FOKUS DAN TARGET GLS MONITORING DAN EVALUASI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Nomor 22 A Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2016

Download file:

Perwal No. 14 Tahun 2017.pdf

PESERTA DIDIK BARU - PEDOMAN PENERIMAAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, guna meningkatkan akses layanan pendidikan, diperlukan pedoman, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan;
Paal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU no 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP no 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP no 48 Tahun 2008; Perda Kota Pekalongan No 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip dan asas, penetapan satuan pendidikan penyelenggara PPDB, persyaratan peserta didik baru, jumlah peserta didik dalam rombongan belajar, PPDB sistem real time online, PPDb sistem non real time online, biaya, pengumuman hasil seleksi PPDB, daftar ulang, penerimaan peserta didik pindahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Walikota No 22A Tahun 2016 dicabut.
12 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perwa Nomor 14 Tahun 2017.pdf

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1999 Nam.or 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ata.s Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor _66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar ; 13. Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendiclikan dan Kebudayaan Nomor 1085/C.C4.I/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPT SKB menjadi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8). 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 33).
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. 8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah . 9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPI' SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang menangani urusan Pendidikan di Kota Palopo yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal atau Sejenis. 10. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal. 11. Pamong Belajar adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Belajar dan Mengajar, melalrukan Pembinaan, Pendampingan, Pembuatan Percobaan, Pengembangan Kurikulum, Pengkajian Program dan Penilaian Pendidikan Nonformal serta Pengabdian masyarakat. 12. Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kota Palopo. 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 14. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilalrukan pemegang jabatan. BAB II PEIIBERTUK.Alf DAN KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal sejenis SKB Palopo; (2) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palopo berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo; (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Palopo dibentuk berdasarkan potesi karateristik dan beban kerja; (4) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Palopo, wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah dalam Wilayah Kota Palopo yakni 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan; (5) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palopo di pimpin oleh seorang tenaga fungsional, Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. BABlll SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB, terdiri dari: a. kepala satuan PNF sejenis SKB; b. urusan tata usaha; dan c. jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RIRCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tagas dan Rincian Tagas Kepala Satuan Pendidtkan lfonl'orm.al Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 4 (1) Kepala Satuan PNF Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Palopo mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi SKB; b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi SKB; c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SKB; d. menyusun rencana kerja jangka. menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningka.tan mutu lulusan SKB; e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah; f. menyusun rencana program SKB; g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan; h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan; 1. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif; � j, melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependiclikan SKB dalam rangka. pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka. pendayagunaan secara optimal; 1. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik; m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas; o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat; p. melaksanakan program kelurahan binaan PAUD dan Dikmas; q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas; r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien; s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB; t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkat.an pembelajaran dan manajemen SKB; u. melaksanakan pemonitoran (monitoring}, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB; v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidik; w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Baglan Kedua Tu.gas clan Rincian Tu.gas Kepala Tata Usaha PASAL 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan penyimpanan bahan penyusunan program kerja SKB; b. melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran SKB; c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran SKB; d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkup SKB; e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya; f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB; g. melakukan fasilitas peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; 1. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan SKB; j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB; k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB; I. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan SKB; m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB; n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha; o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB; p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB. BABV TATAKERJA Pasal 6 (1) Kepala Satuan PNF Sejenis SKB Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF Sejenis SKB. (2) Kepala SKB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala SKB, Kepala Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada SKB melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi. Pasal 7 (1) Kepala SKB, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan SKB wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis SKB. (3) Kepala SKB dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala SKB mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi SKB. BABVI JABATAN FUNGSIOlfAL Pasal 8 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada SKB dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII PElfGAlfGKATAN DAN PEMBERHENTIAlf DALAM JABATAN Pasa19 (1) Kepala SKB Palopo sebagai Satuan PNF Sejenis, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palopo setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan; (2) Kepala Urusan Tata Usaha SKB Palopo, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palopo setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan; (3) Staf pada SKB Palopo yang telah menjadi Satuan PNF Sejenis, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan; (4) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. B A B V Ill KETENTUAlf PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2017

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA METRO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Abstrak

Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

No.14 TAHUN 2017 ttg ALIH FUNGSI SKB.pdf

sanggar kegiatan belajar

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA METRO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

ABSTRAK:

ketentuan pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2016, tentang pedoman alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan nonformasl, maka dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar dengan perubahan alih fungsi menjadi satuan pendidikan non formal
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro 2. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 5. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 6. peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah 7. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang manajemen pegawai negeri sipil 10. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan non formal 11. peraturan direktur jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat nomor 1453 tahun 2016 tentang petunjuk teknis satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar 12. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro 14. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang alih fungsi unit pelaksana teknis sanggaran kegiatan belajar kota metro menjadi satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Abstrak

Pendidikan

Download file:

uu-1579243989 wis.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota LubukLinggau

Mencabut

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Download file:

Perwal Nomor 12 Tahun 2017.pdf

TugaS Izin Belajar-Pegawai negeri sipil

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Waiikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Dalam rangka menyesuaikan kembali Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Waiikota Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 15 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2010; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 12 Tahun 1961; KEPRES No. 57 Tahun 1986; PERDA Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016; PERWALI No. 35 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai tujuan, ruang lingkup, perencanaan, penyelenggaraan dan sumber pembiayaan, Persyaratan umum dan prosedur pemberian izin belajar, hak dan kewajiban Mahasiswa tugas belajar, perjanjian tugas belajar, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar, pembinaan dan pengaktifan kembali, monitoring dan evaluasi, belajar atas beaya sendiri.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
41 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERWAKO-12-2017.pdf

sekolah-gratis

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, LD.2017/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis

ABSTRAK:

Program Sekolah Gratis merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan Banluan Pendidikan Menengah Universal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga program sekolah Gratis dapat juga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Mulai pada tahun 2014 Program Sekolah Gratis berfungsi sebagai sharing dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja Negara, sehingga penyaluran dana Program Sekolah Gratis sama dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Seko!ah dan dana Pendidikan Menengah Universal. Untuk melaksanakan Program Sekolah Gratis tersebut perlu diterbitkan Peraturan Walikota agar memilikl arah, landasan dan kepastian hukum.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Program Sekolah Gratis yang sdanjutnya disingkat PSG adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBD. Diatur tentang maksud dan tujuan, sasaran program dan besaran PSG, penerapan PSG, organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana, tata tertib pengelolaan PSG, monitoring, pengawasan, dan pelaporan, layanan pengaduan masyarakat, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Surabaya

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PW. NO 12 TH 2017.pdf

pendidikan-bantuan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Surabaya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meringank an biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya; b. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepada warga belaj ar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat/penyelenggara program paket a, program paket b dan program paket c di Kota Surabaya dengan substansi: a) ketentuan umum; b) tujuan dan sasaran; c) sumber dana; d) besaran bantuan biaya pendidikan; e) tugas dan tanggung jawab; f) pencairan ; g) pertanggungjawaban; h) pengawasan; i) larangan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Untuk Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perwal Kota Sukabumi No. 11 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD 2017/11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS

ABSTRAK:

Dalam upaya menekan angka putus sekolah dan dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas. Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam Implementasi Program Kartu Cerdas tersebut, maka perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Perda Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2014; Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2017.
Perwali Sukabumi No. 21 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 halaman (lampiran 15 halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.