Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 19.415 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak

Download :
10 tahun 2018.pdf

Abstrak

lingkungan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2018/NO.10, LL KOTA PONTIANAK: 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan revisi terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 pada bagian ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c dan ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf d, huruf e dan huruf f; ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah; ketentuan dalam Lampiran I diubah; ketentuan dalam Lampiran II diubah; ketentuan dalam Lampiran IV diubah; ketentuan dalam Lampiran IV diubah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
merubah Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017
11 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PURWODADI PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup BU 2018-10.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PURWODADI PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PURWODADI PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B; c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Purwodadi Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 18 Tahun 2016 5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 6. Permendagri No. 12 Tahun 2017 7. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016 8. Perbup Bengkulu Utara No. 64 Tahun 2016
Pasal 2 : (1) UPTD Pasar Purwodadi merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara. (2) UPTD Pasar Purwodadi berkedudukan di Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. (3) UPTD Pasar Purwodadi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara. Pasal 3 : (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Purwodadi terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional; d. Staf. (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar Purwodadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Mencabut : 1) Perbup Bengkulu Utara No. 5 Tahun 2009
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2018

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

program

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 116

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan program pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang - ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel; b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, serta dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka perencanaan audit berbasis risiko difokuskan pada skala prioritas atau risiko tertinggi, merupakan salah satu instrumen dari fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan rincian kegiatan, obyek pengawasan atau auditan, laporan hasil pemeriksaan, pemantauan dan tindak lanjut kegiatan pengawasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016- 2021; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu No 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pembagian-penetapan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

ketentuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung 3. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa 4. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kkota dan perhitungan dana desa setiap desa 5. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018 6. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 07 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019

APBD

Download :
PERDA No 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017
PERDA ini mengatur mengenai APBD Kab. Batang yang terdiri atas Pendapatan; Belanja; Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
7 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2018

Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
Perda Katingan Nomor 10 Tahun 2018 ttg Kawasan Tanpa Rokok.pdf

Abstrak

Kesehatan, Lingkungan Hidup

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; b. Bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta mengormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan Rokok maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II HAK DAN KEWAJIBAN; BAB III PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK; BAB IV PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK; BAB V PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN; BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA; BAB IX PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup No. 10 Tahun 2018 ocr.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/NO. 10, LL KAB. MEMPAWAH : 80 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/ KPTS / M/ 2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi serta berdasarkan evaluasi harga bahan material bangunan dilapangan, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 98 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2014, Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 tahun 2016, PMK No. 49/PMK.02/2017, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 2 ayat (1).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017
4 Halaman; Lampiran : 76 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

APBD

Download :
nperda no. 10 tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017
Perda ini mengatur Tentan Perubahan APBD Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Aggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 930.502.300.652,00 bertambah sejumlah Rp. 34.747.418.282,00 sehingga menjadi Rp. 964.654.491.196,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. PENDAPATAN 1. Semula : Rp. 896.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 36.504.765.675,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 933.007.066.327,00 2. BELANJA 1. Semula : Rp. 929.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 35.152.190.544,00 Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 964.654.491.196,00 Defisit setelah perubahan : Rp. (31.647.424.869,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 5 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula : Rp. 80.085.859.652,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan : Rp. 80.085.859.652,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula : Rp. 714.426.147.000,00 2) Bertambah : Rp. 6.984.293.413,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp. 721.410.440.413,00 c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 101.990.294.000,00 2) Bertambah : Rp. 29.520.472.262,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 131.510.766.262,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula : Rp. 18.669.577.916,00 2) Bertambah : Rp. 2.275.965.619,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 20.945.543.535,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula : Rp. 5.941.998.325,00 2) Berkurang : Rp. (2.072.650.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 3.869.348.325,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00 2) Berkurang : Rp. (1.283.315.619,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp. 3.860.967.792,00 d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 50.330.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 1.080.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 51.410.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula : Rp. 18.537.327.000,00 2) Bertambah : Rp. 8.288.533.482,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan: Rp. 26.825.860.482,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula : Rp. 502.298.085.000,00 2) Berkurang : Rp. (408.801.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.889.284.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula : Rp. 193.590.735.000,00 2) Berkurang : Rp. (895.439.069,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan : Rp. 192.695.295.931,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula : Rp. 476.935.178.945,00 2) Bertambah : Rp. 3,238.994.896,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan : Rp. 480.174.173.841,00 a. Pendapatan Hibah 1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 28.315.600.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp. 30.515.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula : Rp. 39.041.263.000,00 2) Berkurang : Rp. (945.127.738,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 38.096.135.262,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula : Rp. 60.749.031.000,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan : Rp. 60.749.031.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula : Rp. 0,00 2) Bertambah : Rp. 2.150.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 2.150.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 8 b. Belanja Langsung 1) Semula : Rp. 452.567.121.707,00 2) Bertambah : Rp. 31.913.195.648,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan : Rp. 484.480.317.355,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 358.479.307.870,00 2) Bertambah : Rp. 2.588.894.896,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp. 361.068.202.766,00 b. Belanja Hibah 1) Semula : Rp. 10.794.200.000,00 2) Bertambah : Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan : Rp. 10.894.200.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula : Rp. 184.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 66.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan : Rp. 250.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 1) Semula : Rp. 1,200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 167.000.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan : Rp. 1,367.000.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula : Rp. 104.777.671.075,00 2) Berkurang : Rp. 317.100.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan : Rp. 105.094.771.075,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00 2) Berkurang : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan : Rp. 1.500.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 9 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 697.928.000,00 2) Bertambah : Rp. 103.692.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 801.520.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula : Rp. 210.204.839.297,00 2) Bertambah : Rp. 45.534.948.822,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan : Rp. 255.739.788.119,00 c. Belanja Modal 1) Semula : Rp. 241.664.354.410,00 2) Berkurang : Rp. (13.725.445.174,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan : Rp. 227.938.909.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 0,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya : 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 10 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Penyertaan Modal Pada Perusda 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal: a. Keadaan darurat; dan b. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan mengikat. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Pasal 6 (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembayaran gaji dan tunjangan; b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS; d. Tambahan penghasilan PNS e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya. Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11 Pasal 7 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
12 halaman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi,Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permendikbud No. 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Download :
Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2018

PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah, lnstansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Januari 2018 Nomor 180/0273/418.52/2018 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Penetapan Penerima Pembayaran lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Berita Acara tanggal 18 Januari 201 8 Nomor 050/0395/41 8.521201 8 tentang Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Penetapan Penerima Pembayaran lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, tugas lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lnstansi Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Pencapaian Kinerja Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan kinerja tertentu yang merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. 2. Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran ll Peraturan Bupati ini. 3. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakanberdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah. 4. lnsentif diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu. 5. Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.