Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD NOMOR 722 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
UNTUK EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; PENANGANAN DAMPAK VIRUS COVID DISEASE 2019
UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NOMOR 30 TAHUN 2014; UU NOMOR 2 TAHUN 2020; PP NOMOR 57 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PMK NOMOR 168/PMK.07/2008; PMK NOMOR 40/PMK.05/2009; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 123 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020; INMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2020; PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020; PERBUP NOMOR 72 TAHUN 2020
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015 DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015 DIUBAH
3 PASAL (5 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawbaan Bendahara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya; bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Bupati untuk menyusun tatacara penatausahaan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya; bahwa perbup No 43 Thaun 2015 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tanggung jawab PPKD, tugas PPK - SKPD, tugas Bendahara penerimaan SKPD, tugas Bendahara penerimaan PPKD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
112 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas jabatan pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai tindak lanjut perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
34 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 74 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahCOVID-19 / CoronaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Siak No. 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Siak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Siak dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 perlu mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan dimaksud;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2020;
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 67) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2020
Ketentuan Umum; SBM; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
37 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai tindak lanjut perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pedoman terhadap pengelolaan keuangan dana BOS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan BOS secara transparan, efektif, dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 107 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pada SD dan SMP di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP N 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan yang dubah pada Perbup Cilacap No 107 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BPS Pada SD dan SMP di Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Di antara Pasal 18 ayat (7) dan (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a).
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 73 Tahun 2020
bahwa untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan ketertiban Penatausahaan Keuangan Daerah maka perlu pengaturan mengenai Uang Persediaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD termasuk besaran uang persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 73 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK PERATURAN
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran
2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa.
Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak dan
retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari
penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dialokasikan
dalam APBD tahun anggaran berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
