PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.236 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2021
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020-2024

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 23 Tahun 2021
Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2009
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2020
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2011
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Mencabut :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Rembang No. 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 23 Tahun 2016
Standar Biaya Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan