penandatanganan - PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara Iain disebutkan
bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
berwenang menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tersebut diatas, dipandang perlu untuk
mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian
wewenang Bupati Temanggung selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung untuk
menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan suratsurat
lainnya dibidang kepegawaian; bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menunjuk pejabat yang
diberi delegasi wewenang dan kuasa untuk menetapkan dan
menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya
dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat
Lainnya dibidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengaturan pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 875.1/002/2009 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi; bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bab III Hak dan Kewajiban
Bab IV PPID
Bab V Pemohon Informasi dan Dokumentasi
Bab VI Pendanaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan
pembangunan Tahun Anggaran 2012 yang memenuhi 5 T yaitu
Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran
dan Tepat Manfaat, perlu menyusun pedoman pengendalian
kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pengelompokan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi sekolah yang ada di Wilayah Cempaga, perlu dilakukan pengelompokkan (regrouping) terhadap Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga, karena sekolah ini memiliki siswa semakin sedikit dari tahun ke tahun, dengan demikian perlu dikelompokan (diregrouping) dengan Sekolah terdekat yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pengelompokkan (Regrouping) ) Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga;
Undang Undang Nornor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008
PENETAPAN PENGELOMPOKAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CEMPAGA KE SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CEMPAGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2011.
-
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar
Air Pengenaan Pajak Air Tanah.
Undang – Undang nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011;
Menetapkan Harga Dasar Air Tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2011.
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010;
Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-Lain, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
11 Halaman dan 13 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2011/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa jasa usaha warung internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini; bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan jasa warung internet; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Usaha Warung Internet Di
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 23/PER/M.KOMINF0/4/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perizinan Usaha Warnet
Bab III Kewajiban dan Larangan
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Sanksi
Bab VI Berakhirnya Izin
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu adanya pedoman pengelolaan pasar desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pembentukan; Pembangunan Dan Pengembangan; Pengelolaan; Pendapatan Pasar Desa; Pendirikan Kios Dan Los; Perizinan Menempati Kios, Los Dan Pelataran; Pemindahan Dan Penghapusan Pasar Desa; Kerjasama; Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 32 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan pemberian izin di bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu adanya aturan pelaksanaan pemberian izin dan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Pasal 12 ayat (2) Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004 ;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. UU No. 25 Tahun 2007;5. UU No. 11 Tahun 2008 ;6. UU No. 14 Tahun 2008
;7. PP No. 65 Tahun 2005 ;8. PP No. 79 Tahun 2005 ;9. PP No. 3 Tahun 2007
;10. PP No. 38 Tahun 2007 ;11. PP No. 41 Tahun 2007 ;12. PP No. 6 Tahun 2008
;13. PP No. 45 Tahun 2008 ;14. PP No. 90 Tahun 2007;15. PP No. 27 Tahun 2009
;16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP BPMD bidang penamanan modal;3.tolak ukur,persayaratan dan kualifaksi PTSP di bidang penanaman modal;4.penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal daerah
;5.tata cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman Modal;6.pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;7.pembiayaan;8.pelaporan;9.koordinasi penyelenggaraan PTSP;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat;
b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik agar terwujudnya pelayanan
publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau sejalan dengan meningkatnya hal<-hak masyarakat terhadap pelayanan publik; •
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penanda Tanganan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kanlor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung belum memadai
sehingga perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat. I Bali Nomor 4/DPRD/ 1974;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1999;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 tahun 1999;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2010;.
1.KETENTUAN UMUM ; 2.PRINSIP ; 3.TAHAPAN; 4.MONITORING DAN EVALUASI ; 5.PENGAWASAN PELAKSANAAN ; 6.PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP ; 7.PELAPORAN ; 8.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
