Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 32 Tahun 2011

Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP BPMD bidang penamanan modal;3.tolak ukur,persayaratan dan kualifaksi PTSP di bidang penanaman modal;4.penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal daerah ;5.tata cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman Modal;6.pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;7.pembiayaan;8.pelaporan;9.koordinasi penyelenggaraan PTSP;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tangerang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tigaraksa

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011/NO.32

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tangerang

Bidang

Halaman ini telah diakses 560 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-32-2011-BPMD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan pemberian izin di bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu adanya aturan pelaksanaan pemberian izin dan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Pasal 12 ayat (2) Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004 ;3. UU No. 32 Tahun 2004 ;4. UU No. 25 Tahun 2007;5. UU No. 11 Tahun 2008 ;6. UU No. 14 Tahun 2008 ;7. PP No. 65 Tahun 2005 ;8. PP No. 79 Tahun 2005 ;9. PP No. 3 Tahun 2007 ;10. PP No. 38 Tahun 2007 ;11. PP No. 41 Tahun 2007 ;12. PP No. 6 Tahun 2008 ;13. PP No. 45 Tahun 2008 ;14. PP No. 90 Tahun 2007;15. PP No. 27 Tahun 2009 ;16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 1.ketentuan umum;2.tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP BPMD bidang penamanan modal;3.tolak ukur,persayaratan dan kualifaksi PTSP di bidang penanaman modal;4.penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal daerah ;5.tata cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman Modal;6.pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;7.pembiayaan;8.pelaporan;9.koordinasi penyelenggaraan PTSP;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521