Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas, perlu mcnetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan pacla Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunung Mas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001; Peraturan Pemerintah Nomor
18
Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Nomor
1 11
Tahun
2017; Peraturan
7.
12
Pemerintah Nomor 12
Tahun
2017; Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36
Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PEMBENTUKAN; BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI; BABV
TUGAS ORGANISASI; BAB VI
KELOMPOK JABATAN; BAB VII
TATAKERJA; BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON; BABIX
PEMBIAYAAN; BABX
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2018
11 Halaman
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018
Perka BKPM No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perka BKPM No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perka BKPM No. 4/P/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/Sk/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 10, BN 2018/ NO 1791; https://www.bkpm.go.id/ : 25 HLM
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan sehingga akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan; Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap fasilitas kesehatan berakibat semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih tertib dan baik dibidang pelayanan kesehatan;
Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan sistem penyelenggaraan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Perda ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, meliputi: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB); Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv; Sumber Daya Manusia; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018
Perubahan peraturan Bupati rembang - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten rembang
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2017/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati rembang Nomro 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dan optimalisasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membentuk organisasi pengadaan yang permanen dan untuk maksud tersebut perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 54 Tahun 2010; Permendagri No 99 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Rembang No 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan mengenai Susunan organisasi Sekretariat Daerah; Asistensi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; Fungsi Asistensi Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan; Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan; Sub Bagian Layanan Pengadaan; Sub bagian Pengendalian Pembangunan, dan Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka : Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14); Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
PERBUP Kab. Deli Serdang No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
UU Drt No. 7 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Pemendagri No. 82 Tahun 2015, Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2015, Perbup Deli Serdang Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 2015
Ketentuan Umum, Pengangkatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Desa, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2018
PERBUP KAB. SERAM BAGIAN BARAT NO. 03 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018, terdapat ketidaksesuaian atas beberapa pasal.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PEPRES No. 107 Tahun 2017; PERMENKEU No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan PERMENKEU No. 225/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 119/PMK.07/2017; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERDAKABSBB No. 01 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 antara lain Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2018.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2018
ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan keputusan Gubenur Sumatera Selatan Nomor 720/KPTS/BPKAD/2018 tentang Evaluasi Rancangan peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum Peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004 ; UU No 25 Tahun 2004 ; UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014 ; PP No 20 Tahun 2001;PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005 ; PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005 ; PP No 58 Tahun 2005 ; PP No 65 Tahun 2005 ;PP No 8 Tahun 2006;PPNo 30 Tahun 2011;PP No 18 Tahun 2016 ; PP No 18 Tahun 2017;PP No 17 Tahun 2018; Permendagri NO 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendari No 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 13 Tahun 2018;Permenddagri No 38 Tahun 2018;Perda No 13 Tahun 2008;Perda No 03 Tahun 2011;Perda No 06 Tahun 2011
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Peraturan Daerah kabupaten Lahat tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
