Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
penyelamatan arsip dinamis dan arsip statis akibat bencana
alam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan;
b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan untuk
menyusun pedoman perlindungan dan penyelamatan arsip
dari bencana, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pelindungan dan Penyelamatan
Arsip dari Bencana.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
materi pokok peraturan ini mengatur mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. memuat antara lain ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; tanggungjawab; pra bencana; tanggap darurat; pasca bencana; laporan; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
jumlah 22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2018 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/Prt/M/2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
Materi pokok: Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi, Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Tata Cara Memperolet Peralatan Pemadam Kebakaran, Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, dan Pembinaan dan Pengawasan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 25 HLM; Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa corona virus disease 2019 merupakan salah satu bencana non alam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Thun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
b. bahwa penggunaan cadangan pemerintah daerah untuk bencana non alam belum diatur dalam Peraturan Walikota Padang nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
UU No 9 Th 1956, UU No 24 Th 2007, UU No 18 Th 2012, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, PP No 17 Th 2015, Permendagri No 6 Th 2001, Permen Perindustrian dan Perdagangan No 22 Th 2005, Permen Pertanian No 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018, Pergub Sumbar No 9 Th 2019, Pergub Sumbar No 4 Th 2021, Perda Kota padang No 6 Th 2016.
Peraturan ini berisi beberapa perubahan ketentuan dalam peraturan walikota padang nomor 27 tahun 2017 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 1 diubah,
2. Ketentuan pasal 2 diubah,
3. Ketentuan ayat (2) pasal 3 diubah,
4. Ketentuan huruf b pasal 4 diubah,
5. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (2) pasal 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 67 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa upaya kesehatan masyarakat dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan dera.iat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyaralat
Dasar Hukum Perwali ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; Permen Kesehatan No.43 Tahun 2019; Permen Kesehatan No.12 Tahun 2021
Dalam peraturan walikota ini berisi 12 (dua belas) bab & 39 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; ruang lingkup bantuan operasional kesehatan; pengelolaan bantuan operasional kesehatan daerah; pengelolaan bantuan; operasional kesehatan puskesmas; bantuan operasional kesehatan untuk upaya pencegahan & pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) daerah; bantuan operasional kesehatan untuk upaya pencegahan & pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) puskesmas; pengelolaan bantuan operasional kesehatan untuk upaya pencegahan & pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19); pengelolaan kegiatan bantuan operasional kesehatan; pencairan dana bantuan operasional kesehatan; pembinaan,pemantauan, & evaluasi bantuan operasional kesehatan; pelaporan bantuan operasional kesehatan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19 Di Kota Semarang Melalui Kartu Semarang Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, refocusing anggaran
dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal dan
mempertimbangkan protokol kesehatan, maka
Pemerintah Kota bermaksud merubah mekanisme
pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang menjadi
dalam bentuk uang melalui Kartu Semarang Hebat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-
19 di Kota Semarang melalui Kartu Semarang Hebat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, bantuan sosial melalui kartu semarang sehat, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Mengubah :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
belanja BANTUAN KEUANGAN - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2016/No.67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya
kepada Kecamatan untuk melakukan pendampingan desa
dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat guna
implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penambahan huruf k pada Pasal 8 ayat (2) dan perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 diubah.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2020
BELANJA BANTUAN BELANJA SOSIAL PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD 2020/No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Dana
Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan
Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria dan Penetapan Penerima; Tata Cara Pencairan; Alokasi Penggunaan; Pelaksanaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 67 Tahun 2012
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaTransportasi Darat/Laut/UdaraDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012, belum mengatur ketentuan mengenai laporan penggunaan Bantuan Keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua serta merubah bulan pengadaan kendaraan bermotor roda dua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 diubah
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 67 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
