Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.956 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jcpara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2012 No 22.pdf

APBD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.663

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 Romawi V tentang Hal - Hal Khusus Lainnya pada angka 8 yaitu Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 1. Perubahan ketentuan dalam Lampiran I. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini ditambah 7 (tujuh) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ditambah 7 (tujuh) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Menengah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Menengah ditambah 8 (delapan) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Permuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ditambah 1 (satu) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ditambah 11 (sebelas) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Jlegong - Damarwulan (Lanjutan 3) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Banyumanis - Benteng Portugis (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Banjaran - Srikandang (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada sKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Slagi - Ouyangan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Blingoh - Tulakan (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Petekeyan - Platar (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Karangsari - Pasokan (Lanjutan 3) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Mangunsarkoro (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tahunan - Bawu (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Guwo - Karanganyar - Ujungpandan (DAK) diubah. Ketentuan Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Dg Hotmix Suwawal - Mororcjo (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jembatan Karimunjawa - Kemojan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Jatikerep - Legonlele (Lanjutan 3) (Banprov) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersebar se Kabupaten Jepara (DAK] diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan pengclolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur dan Pasangan Pengaman Tebing/ Talud Kali Bendung gerak SD-Desa Guo Surbokerto (Banprov) diubah menjadi Normalisasi Alur dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud II antara SWD Kali Guwosobokerto (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air Limbah, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandungharjo Kec. Kalinyamatan (Banprov) diubah menjadi Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air Limbah, Kegiatan Penataan Saluran Drainase di Desa Mindahan Kec. Barcalit (Banprov) diubah menjadi Penataan Saluran Drainase di Dcsa Mindahan Kec. Batealit (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Belanja Daerah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial Pendidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek BelanjaBantuan Sosial Pendidikan ditambah Rincian Obyek Belanja. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa dan Parpol diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa Parpol, Obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Desa dan Parpol, Obyek Belanja Bantuan Keuangankepada Desa diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dacrah, Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah dan Perbendaharaan dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Kantor Ketahanan Pangan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan), Kegiatan Pembuatan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK) diubah menjadi Pembuatan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Jepara (DAK) serta diubah Jenis Belanja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan, Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan TMMD, Karya Bhakti dan TMKK dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dalam Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosister Pesisir dan Laut, Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau - pulau Keeill (DAK) dalam Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Kegiatan Pendampingan PUMP Tahun 2012 dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jcpara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 diubah.
40 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP No. 22 ttg Pola Hubungan Kerja.pdf

Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2012/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu untuk menetapkan pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan; bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini meemuat tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN; POLA HUBUNGAN KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
16 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO 22 TAHUN 2012.pdf

SOTK

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2012/NO.296, LL KAB. KAPUAS HULU: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011;
merubah beberapa ketentuan dalam lampiran diantaranya ketentuan lampiran II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
3 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUB 22, 2012 OK.pdf

PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran

ABSTRAK:

Bahwa kewenangan pemungutan Pajak Restoran telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoranl maka Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pomerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
Dalam peraturan ini berisi tentang petunjuk pelaksana pemungutan pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran dengan pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupu di tempat lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas kepada Kepala Upt,Pengawas Sekolah,Penilik,Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Cilacap No 22 Tahun 2012.pdf

Tambahan Penghasilan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas kepada Kepala Upt,Pengawas Sekolah,Penilik,Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi ; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kam pung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kam pung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Di Kabupaten Pemalang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Pemalang No 22 Tahun 2012.pdf

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Di Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif Pemungutan Retribusi Bab III Sumber dan Besaran Insentif Bab IV Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Bentuk, Isi, Ukuran dan Besarnya Nominal Karcis Tanda Masuk Tempat Rekreasi Objek Wisata Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Munjulluhur Adventure Zone dan Pendakian Gunung Slamet

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 22 Tahun 2012 ocr.pdf

karcis tanda masuk-goa lawa-monumen tempat lahir jenderal sudirman-bumi perkemahan munjulluhur-munjulluhur adventure zone-pendakian gunung slamet

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Isi, Ukuran dan Besarnya Nominal Karcis Tanda Masuk Tempat Rekreasi Objek Wisata Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Munjulluhur Adventure Zone dan Pendakian Gunung Slamet

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, perlu mengatur Bentuk, Isi, Ukuran, Dan Besamya Nominal Karcis Tanda Masuk Tempat Rekreasi Objek Wisata Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Munjulluhur Adventure Zone, dan Pendakian Gunung Slamet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk, Isi, Ukuran, Dan Besarnya Nilai Nominal Kacis Tanda Masuk Tempat Rekreasi Objek Wisata Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Munjulluhur Adventure Zone Dan Pendakian Gunung Slamet;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang bentuk, isi, ukuran dan besarnya nominal Karcis Tanda Masuk Tempat Rekreasi Objek Wisata Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, Bumi Perkemahan Munjulluhur, Munjulluhur Adventure Zone dan Pendakian Gunung Slamet. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Serta Tempat Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2014

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

PERBUP 22 th2012 PENGATUR...EMILU LEGISLATIF.pdf

PENGATURAN-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-DAN-ATRIBUT-SERTA-TEMPAT-KAMPANYE-PEMILIHAN-UMUM-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DEWAN-PERWAKILAN-DAERAH-DAN-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-DALAM-WILAYAH-KABUPATEN-MAJENE-TAHUN-2014

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/No.122

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Serta Tempat Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para peserta pemilihan maupun pendukung akan memasang alat peraga dan atribut sebagai salah satu kegiatan untuk memperoleh dukungan dan hal tersebut akan dapat mempengaruhi faktor keindahan dan ketertiban khususnya terhadap pemasangan alat peraga dan atribut yang bersentuhan langsung dengan space dan fasilitas umum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
Untuk mendapatkan izin penempatan/pemasangan alat peraga Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Majene melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Alat peraga Bilboard: 1. Gambar/ukuran alat peraga dan perhitungan konstruksi; 2. Gambar denah pemasangan alat peraga. b. Alat Peraga Papan/Megatron/Vidiotron: 1. Gambar ukuran alat peraga; 2. Lokasi pemasangan alat peraga. c. Alat Peraga Baliho/Spanduk/Umbul-umbul/Banner, Bendera dan sejenisnya berupa gambar/ukuran alat peraga; d. Alat Peraga Melekat, Poster dan sejenisnya berupa gambar ukuran alat peraga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2012.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Kulon Progo No.13 Tahun 2011 ttg Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Kulon Progo No.22 ... Pelayanan Pasar.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 22 Tahun 2012

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PerbuP 22 tH 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT