PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, DB 2019/No. 387
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak air tanah sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 8 Tahun1981; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 82 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 1983; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab. Simalungun No 4 Tahun 2016; Perda Kab Simalungun No 3 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Subjek dan Objek Pajak; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pengurangan Pajak; Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22 Hlmn., Lampiran 25 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Permen PANRB No 37 Th 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, serta dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemkab Mukomuko
1. UU No 28 Th 1999;
2. UU No 31 Th 1999;
3. UU No 3 Th 2003;
4. UU No 17 Th 2003;
5. UU No 1 Th 2004;
6. UU No 15 Th 2004;
7. UU No 12 Th 2011;
8. UU No 5 Th 2014;
9. UU No 23 Th 2014;
10. PP No 39 Th 2007;
11. PP No 60 Th 2008;
12. PP No 12 Th 2017;
13. PP No 12 Th 2019;
14. Permen PANRB No 37 Th 2012; dan
15. Permen PANRB No 60 Th 2012.
Benturan Kepentingan; Penanganan Benturan Kepentingan; Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2021.
BENTURAN KEPENTINGAN; PENGANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN; MONITORING DAN EVALUASI
11 Halaman
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 16, BN 2023 (835) : 26 hlm.; jdih.kemenpora.go.id
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta menjamin ketersediaan pelatih olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan pelatihan pelatih olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dengan adanya standar pelatihan pelatih olahraga.
Dasar hukum Permenpora ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2022; PP Nomor 16 Tahun 2007; Perpres Nomor 106 Tahun 2020; dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022.
Permenpora ini mengatur tentang standar pelatihan pelatih olahraga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga bagi: a. Kementerian; b. Pemerintah Daerah provinsi; c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) tingkat pusat; e. IOCO tingkat provinsi; f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga; b. penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; c. Akreditasi penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; d. kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga; e. sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga; f. penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga; g. pemantauan dan evaluasi; dan h. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Lampiran file: 50 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2023
pedoman - pengelolaan - risiko - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - banjar
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD 2023/
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemda Kota Banjar Dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kota Banjar.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; Peraturan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 04 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2021; Perwali No. 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwali No. 35.a Tahun 2012.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Risiko, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
42 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan sebagai kebijakan rencana keuangan tahunan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah;
b. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab sehingga perlu adanya
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pelaporan
dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik perlu adanya
landasan hukum, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 90
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 90 Tahun 2022.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran V Romawi XI huruf C, huruf D, huruf F,
huruf G, huruf H, dan huruf I Peraturan Bupati Pati Nomor 90
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Pati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2023
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Purbalingga dipandang perlu adanya kegiatan Padat Karya Pangan dalam bentuk pembangunan prasarana fisik perdesaan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal; bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Padat Karya Pangan, maka perlu disusun Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 T ahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan kegiatan Padat Karya Pangan (PKP), prinsip-prinsip pengelolaan PKP, komponen kegiatan PKP, anggaran serta pertanggungjawaban kegiatan PKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan agar sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara berdaya guna bangunan agar sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Dan Manfaat Pemberian IMB
Bab III Tata Cara Permohonan IMB
Bab IV Pelaksanaan Pembangunan
Bab V Penertiban IMB
Bab VI Pembongkaran
Bab VII Pengawasan Dan Pengendalian
Bab VIII Sosialisasi
Bab IX Pengawasan Dan Pembinaan
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, dipandang perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat miskin yang ada di kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Bari to Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Petunjuk Pelaksanaan - Satuan Kerja Perangkat Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kebijakan Umum
Bab IV Persiapan Pelaksanaan Kegiatan SKPD
Bab V Organisasi Pengadaan
Bab VI Pengadaan Barang/Jasa
Bab VII Jaminan
Bab VIII Pelaksanaan Kegiatan
Bab IX Pengendalian, Pelaporan dan Pengawasan
Bab X Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Bab XI Pengadaan Secara Elektronik
Bab XII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
40 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperolah setiap masyarakat kota bekasi secara minimal, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda No. 06 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian standar pelayanan minimal, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
173 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
