Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau non akademik, serta untuk mewujudkan generasi Kota Sawahlunto cerdas dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional dan untuk memacu semangat belajar siswa/siswi kota Sawahlunto
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, SASARAN PIP KOTA SAWAHLUNTO, BENTUK PIP DAN PELAKSANAAN, PERSYARATAN PEMBERIAN PIP KOTA SAWAHLUNTO, HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PIP KOTA SAWAHLUNTO, PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN PIP KOTA SAWAHLUNTO, SUMBER ANGGARAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28
Tahun. 2010 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/madrasah telah dicabut dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
satuan pendidikan yang profesional, khususnya
mengenai tata cara dan mekanisme penugasan guru
sebagai kepala sekolah; maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penugasaan
Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Banjarmasin
sudah tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dikmasud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
pencabutan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
31 Tahun 2014 tentang Penugasaan Guru Sebagai
Kepala Sekolah Di Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undan; Nomor 20 Tahun 2003; Undang undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
79 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun
2017
; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018; Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Nomor 18356 Tentang Penugasaan Guru Sebagai Kepala
Sekolah Tanggal 9 Agustus 2018; Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Nomor 19998/ B. B1 .3 / GT/ 2018 Tentang Tata Kelola
Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Tanggal 31
Agustus 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Banjarmasin, Yang Terdiri Atas 2 Pasal:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANJARMASIN
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelengara Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung program Walikota di Kota Lubuklinggau menuju Lubuklinggau Kota madani khusunya dibidang pendidikan maka perlu adanya bantuan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mampu dan memiliki kemampuan serta potensi dalam bidang pendidikan dalam lingkup wilayah Kota Lubuklinggau dan sehubungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008;; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyelenggaraan bantuan Pendidikan meliputi : Sasaran program dan besaran bantuan Pendidikan; Pelaksana bantuan Pendidikan; Prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan Pendidikan; Pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi; dan Layanan pengaduan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD TAHUN 2019 NOMOR 34/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem dalam jaringan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan
global; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2019/2020;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PPDB; PELAPORAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
16 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri-Santri Pesantren Di Sabang Dan Luar Sabang
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan di Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam dan pendidikan di dayah merupakan salah satu sarana pendidikan informal yang lebih dikhususkan mengkaji ilmu-ilmu Islam, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah kota Sabang guna menjaga kesinambungan minat dan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan dayah; bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri dan motivasi mengikuti pendidikan di dayah duna melahirkan sumber daya manusia melalui pendidikan di dayah maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan dan makan bagi santri asal kota Sabang yang mengikuti pendidikan dayah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta untuk kepentingan pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 13 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan; BAB III Besaran Biaya; BAB IV Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran; BAB V Evaluasi dan Monitoring; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota cilegon.
ABSTRAK:
Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Formal Yaitu Taman Kanak-kanak, sekolahDasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Perlu dilakukan Secara Objektif, Akuntable, Transparan, Dan Tanpa diskriminasi Guna Meningkatkan akses Layanan Pendidikan.
UU No 15 Th 1999; UuNo 20 Th 2003; UU No 14 Th 2005; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yang telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yang telah diubah PP No 66 Th 2010; Pp No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Permendik No 24 Th 2007; peraturan Bersama Antara Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Mentri Agama No 2 / VII /PB/ 2014 dan No 7 th 2014; Permendikbud No 28 Th 2016; Permendikbud No 28 Th 2016; Permendikbud No 51 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 56 Th 2016 yang telah diubah Perwal No 45 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan PPDB; 3. PPDB Taman Kanak-Kanak; 4.PPDB Sekolah Dasar; 5. PPDB sekolah Menengah Pertama; 6. Sisitem Zonasi; 7. Daya tampung Dan Rombongan Belaraja; 8. Calon Peserta Didik Berprestasi; 9. Pendanaan Penyelenggaraan PPDB; 10. Perpindahan Peserta Didik; 11. Pelaporan, Pengawasan, Dan Pengendalian; 12. Sanksi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan izin Penggunaan Gelar Akademik, Serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil melalui peningkatan kompetensi, perlu menetapkan kebijakan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian izin belajar, pemberian tugas belajar, hak dan kewajiban, surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan
berdasarkan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah
Menegah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran
2019/2020;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 51 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2019/2020, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Ppdb; 3. Jalur Pendaftaran Ppdb; 4. Pelaporan Dan Pengawasan; 5. Larangan; 6. Biaya Kegiatan; 7. Ketentuan Lain – Lain; 8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
