Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan perkoperasian usaha kecil dan menengah, perlu dibentuk UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; pembentukan UPTD telah mendapat persetujuan Mendagri dengan surat No. 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017; Perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No.63 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi
UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi, Kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Wali Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam tidak pernah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu mengatur tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam dan dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Pagar Alam
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Staf Khusus dan Staf Pribadi meliputi : Kedudukan dan tugas; Pengangkatan dan pemberhentian; Kewajiban dan hak dan Masa jabatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru
Materi pokok: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, ORGANISASI, ESELON, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, TATA KERJA, PEMBINAAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN :PEMBBDl-'tAH. DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PAEBAH: ·KABUBA.'EE&-BANE
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN NUPATI BONE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang
�ak"acaIT IYrr·as Fegaw-m Negeri Stp-u d.r
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati
Bone Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian
Dinas, Pegawai, Negeri, Sipil. di Lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Bone perlu diubah untuk
menyesuaikan dengan regulasi tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2015
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
1� TJMa.cmg-TJ� � 2H- TJM'!}� 19.,SB· teJ;1,�·
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822)_;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. L�it?"c&ls'--BT..�aTtg< M��..t.'i" ·e, 'Pa,h-un �14 ten�,g
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia · Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NPJ.J1QT.. 5.4.9.4j.;_
I
I
2
4.
Perrrerfrrtaharr
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daetafr '{'Lembmmt Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
'fambaha.n kmbm mt Negm a 'Repnbrr'k frrdorresia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai �g_eri Sipil {Lembaran Ne.mua Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Perrrer in tahm1 Daer ah ·Kabapaten fKuta
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
8. Peratman Perrrerfrrtah No11101 53 Tafrtm WH}
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971
tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33. Tahun 2009
tentang Hari Batik Nasional;
1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd
7 /15/46 -149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang
Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal
Korps Dfrras Pentlapatan Dae1 ah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49
Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Pemadam Kebakaran;
13.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai .
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana
3
telah diubah dengan Peraturan Menteri
N� Numor53 'faltan -wt>9;
14. Peraturan Menteri Kehutanan
�
P.71/Menhut-lI/2008 tentang Pakaian,
Dalam
Nomor
Atribut
dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,
Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan
Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72
-'fahun- 26-i� terrtarrg Pakaian Dinas Harian PMS
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Numor 6 'fahan -2t}ffi tentmrg
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
19. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 92
Tahun 2009 tentang Papan Nama dan Tanda
Pengenal Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Pr ovinsi Strlawesi Selatan 1Be1 ita Daerah Pr ovinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 92);
20. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Sektetatiat Daerah dart S-ektetmiat DPRO
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3
Tahun 2008 tentang, Pembentukan Organisasi
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menetapkan
4
Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013
tentang· Pertrbafrarr atas Peratman Daerah
Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2.013. Nomor 3.1;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008
No11101 4t sebagairnarra 'telah bebe1 apa kaff
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2.008. tentang,
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone
'NUIIIOI · i '.z;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008.
Nomor 5);
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 15
Pasal 16
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
NOMOR 19 TAHUN 2016
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
pembentukan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisas dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusn bidang Pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural, eselonisasi, kelompok jabatan fungsuonal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2012
perubahan peraturan bupati bone bolango nomor 54 tahun 2011 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ulp) barang/jasa pemerintah kabupaten bone bolango
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perangkat Organisasi ULP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presien Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi diwajibkan mempunyai ULP yanga dapat memberikan pelayanan/ pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.29 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.70 Tahun 2012; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentuka Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 19, BN.2018/No.1625, jdih.kemnaker.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2020
NOMENKLATUR - STRUKTUR ORGANISASI, - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - INSPEKTORAT DAERAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa berpedoman dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta memperhatikan surat Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 061/0163/VII/2020 tentang
Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati, maka perlu
melakukan perubahan struktur organisasi dan penjabaran
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017;Permendagri No 5 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda No 11 Tahun 2018
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,KEDUDUKAN Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin adalah perangkat
daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI , KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Nomor 201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
