Kesehatan - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Rujukan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan suspek Corona Virus Disease 2019 kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan sistem rujukan yang berkesinambungan;
ABSTRAK baik aspek keagamaan, sosial budaya, perekonomian maupun pelayanan publik dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 diperlukan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
bahwa dalam penyelenggaraan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan, perlu diatur sistem rujukan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang SISTEM RUJUKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Perda Kota padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG SISTEM RUJUKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. SISTEM RUJUKAN
3. PENCATATAN DAN PELAPORAN
4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2021/NO.35 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyatakan Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.16 Tahun 2021, PermenPU No.29 Tahun 2018, PermenPU No.100 Tahun 2018, PermenPU No.1 Tahun 2021, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, perwako No.70 Tahun 2016, Perwako No.80 Tahun 2018
Ketentuan; Maksud, Tujuan, Prinsip dan ruang Lingkup; Kriteria dan Persuyaratan Pemberian Bantuan STIMULAN RTLH; Veririfkasi Bantuan Stimulan RTLH; Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan RTLH; Kemitraan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan Dan Kondisi Bahaya Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi penyusutan dan penyelamatan Arsip di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu
adanya pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip Urusan
Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya yang didasarkan
atas persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan
Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,
khususnya ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip
Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya,
dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Bencana,
Kecelakaan dan Kondisi Bahaya di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 , Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 103 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, JRA pada urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya, pengorganisasian, pembinaan, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 34 Tahun 2021
BANTUAN SOSIAL - PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI - KORBAN BENCANA
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Penyediaan Dan rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana
ABSTRAK:
Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2008; PP No 14 Th 2016; PP No 2 Th 2018; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 13 Th 2018; Permen PU No 10 Th 2019; Permen PUPR No 29/PRT/M/2018; Perwal Tangerang No 21 Th 2018 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 13 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana; 3. Persyaratan Administrasi Bantuan Sosial Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana; 4. Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Untuk Korban Bencana; 5. Besaran Dan penyaluran Bantuan Sosial Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana; 6. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 7. Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya, pelaksanaan Program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan sehingga perlu difasilitasi agar pelaksanaannya dapat terarah, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung pembangunan Kota Banjar, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Banjar, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Banjar
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2020
peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kota banjar
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti.
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004.
Materi Pokok: Kriteria Penerima, Besaran, Verifikasi Dan Validasi Penerima, Penghentian Bantuan, Pencairan Bantuan, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Walikota Nomor 20a Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20a Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya
peru bahan peraturan yang mendasari
pengelolaan pemberian hibah dan bantuan
sosial, diperlukan perubahan peraturan
Walikota tentang pedoman pengelolaan hibah
dan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan W alikota ten tang
Perubahan atas Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan butir 6 pada Lampiran I huruf A angka 5c.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 diubah.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Lhokseumawe
ABSTRAK:
Bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini; bahwa prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya di kota Lhokseumawe masih tinggi, perlu mengatur pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kota Lhokseumawe.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2001; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 60 Tahun 2002; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres 72 Tahun 2021; Permendagri Nomor 54 Tahun 2007; Permendagri Nomor 19 Tahun 2011; Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018; Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019;.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pilar Percepatan Pencegahan Stunting, BAB III Peran Gampong Dalam Penurunan Stunting, BAB IV Strartegi dan Metode Komunikasi Perubahan Perlaku / Komunikasi Antar Pribadi, BAB V Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, BAB VI Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi, Sasaran, Indikator dan Kegiatan, BAB BAB VII Pelaksana Program, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Penelitian dan Pengembangan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk upaya penurungm angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 9 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepPres No. 12 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial
tunai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang undang nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 202.
Materi pokok: Kriteria Penerima, besaran dan Jangka Waktu, Verifikasi Penerima, Pembatalan Bantuan, Pencairan Bantuan, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
