Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Maksud diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2019
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN PERUSAHAAN PERS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan kerjasama dengan Media Cetak dan Media Online untuk mempermudah mempublikasikan/menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak dengan Media Cetak dan Media Online tersebut meliputi Penerbitan Advetorial, Infotorial, Galeri, Iklan, Banner, Televisi dan Radio.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Siak Nomor Tahun 2016; Perda Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018; Perbup Siak Nomor 176 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 19 (sembilan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meiputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; Mekasnisme Kerjasama; Bentuk Penyebarluasan Informasi; Tim Verifikasi; Harga Publikasi Informasi; Kewajiban Perusahaan Pers; Sumber Pembiayaan; tata Cara Pebiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.187
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 104 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.108 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008: PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini terdiri atas 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2019
PEMBERIAN-SUBSIDI-PEMERINTAH DAERAH-KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR-KEPADA-PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014, dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada PDAM Tirta Agung
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 63 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan pemberian subsidi Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Agung meliputi tujuan dan maksud pelaksanaan, besarnya nilai pemberian subsidi, pihak pengelola dana, dan pihak yang melaksanakan serta mengawasi pemberian subsidi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2018
kelompok kemampuan keuangan daerah - tata cara penetapan - perubahan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.11/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 105.c Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu melakukan perubahan atas Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perda Nomor 8 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2016; Perda Nomor 1 Tahun 2017; Perda Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturah Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020
Pedoman mengenai penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dalam pemberian biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2021
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018
pembentuka dana - cadangan pembiayaan - pelaksanaan - kepala daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020, Diperlukan Biaya yang Cukup Besar dan Bila Dianggarkan dalam satu Tahun Anggaran Akan Menberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 UUD RI Th 1945; UU No 15 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 23 Th 2014; PP No 109 Th 2000; PP No 6 Th 2005 yang Telah diubah dengan PP No 78 Th 2012; PP No 56 Th 2005 yang telah diubah dengan PP No 65 Th 2010; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 TH 2006; PP No 3 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Pemendagri No 12 Th 2005 yang telah diubah dengan pemendagri No 12 Th 2005; Pemendagri Npo 32 Th 2011 yang telah diubah dengan Pemendagri No 14 Th 2016; Pemendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah dengan Pemendagri No 21 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Dana Cadangan; 3. Besaran dan Sumber Dana cadangan; 4. Penempatan Dana Cadangan; 5. Pembiayaan; 6. Pertanggungjawaban; 7. Ketetuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik IndonesIa Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019; 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Mengatur Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
