Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2012/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Secara Penuh
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem remunerasi rumah sakit umum KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang menerapkan pola pengelolaan keungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.
36 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang handal, profesional, berintegritas
tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara
pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan
disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat
dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin,
sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib
dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara; ahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) UndangUndang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Instansi
Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin
Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pemberhentian Sementara, Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN, Upaya Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2017/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PerangkatDaerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD
Ditetapkan; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2016-2021; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renstra Perangkat Daerah
Bab III Susunan dan Sistematika
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan PNS yang bersih, berwibawa, menjaga integritas, serta bertanggung jawa sebagaimana diatur dalam PP No.42 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) huruf a tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka, perlu ditetapkan Perbup tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Keppres No.82 Tahun 1971; Permendagri No.31 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang ode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kode Etik, Kode Etik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Penegakan Kode Etik, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Sanksi, Rehabilitasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 19 Tahun 2015
tata upacara persemayaman dan pemakaman bagi pegawai negeri sipil anggota korps pegawai negeri
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI SE/06/KU/DPN/IX/2006 tentang Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota KORPRI.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 2001; Permendagri No. 17 Tahun 2009; Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010; Keputusan Musyawarah Nasional VIII KORPRI No. KEP-05/MUNAS-VII/XI/2009; Perbup No. 3 Tahun 2005; Perbup No. 44 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang persiapan persemayan dan pemakaman, tata tertib upacara dan kelengkapan pemakaman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 19 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan
perubahan; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah adanya penambahan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 19, BN.2020/NO.418, jdih.menpan.go.id : 63 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
dalam pelaksanaan pengelolaan teknis pengaturan,
teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang
kelaikudaraaan pesawat udara serta untuk
meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan
Pesawat Udara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Kelaikudaraan Pesawat Udara;
1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi;Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
81 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan, Pengelolaan Ikatan Dinas dan Pemberian Tunjangan Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam tangle pengembangan number Must
masyarakat yang berkelanjutan serta pengembangan
aparatur sccara berdaya guna dan berluisil gunu,
muka diberikan kesemymtan kepada matiyarakat
umum untuk mengikuti seleksi Calon Peguwai Negeri
Sipil ICPNSI formosi umum mclalui jalur penerimaan
pada Institut Pemerintahan Dalam Negen (IPDN1; bahwa untuk kelanearrin pclaksanaan penerimaan
Praja IPDN Ikatan Dinas Pcmerintah Kota Banjarbaru
serta untuk kepentingan numajemen kepegawnian
dan tomb administrasi kepegawaiandipandang
perlu untuk mengatur tats can dan persynnitan
dalam penerinman. pcngclolnan dun pemberian
tunjangan pendidikan untuk praja WON; bahwu berdasark.an penimbungiut sebagaimana
dimaksud dulam huruf a dun huruf h perlu
menetaplum demon Peraturan Walikota;
Undang-Undang Numor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang • Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang • Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tabun 2011; Peraturan Pernrrintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tatum 2000; Pcraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Pemturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Keputusan Prcsiden Nomor 87 Tabun 2004; Peraturan Mentor' Datum Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Pen:Uluan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2009; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun
2009; Peraturan Menten Datum &ten Nomor 40 Tahun
2009; Pcraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 53 Tahun
2011; Peraturan Darrah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Wallkota Banjarbaru Nomor 18 Tabun
2012; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tabun
2013; Pcraturan Walikota Banjarbaru Numor 10 Tahun
2013.
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pengelolaan Ikatan Dinas Dan Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Praja Institut Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Penerimaan Praja IPDN; Ikatan Dinas Praja IPDN; Hak,Kewajiban Dan Larangan Pegawai Ikatan Dinas; Pengelolaan Dan Pembinaan Praja IPDN; Pemberian Bantuan Tunjangan Pendidikan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 19, jdih.menpan.go.id: 13 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
