Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakt mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) rumah sakit umum daerah Limpung;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2019; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perpres No 77 Tahun 2015; Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No 49 Tahun 2013; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permenkes No 69 Tahun 2014; Kepmenkes No 772 Tahun 2002; Kepmenkes No 631 Tahun 2005; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 45 Tahun 2011; Perbup Batang No 43 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Visi, Misi, Filosofi, Tujuan, Motto, Pemilik dan Status, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemilik, Pendelegasian Kewenangan Pemilik, Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola, Komite, Staf Medis Fungsional, Perauran Internal Staf Medis (Medical Staff By LAws), Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff By Laws), Satuan Pemeriksa Internal, Rapat, Standar Pelayanan Minimal, Evaluasi dan Peninjauan Kembali (Reviu),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2018
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GEMBIRA SEHAT KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan miskin di Kabupaten bombana maka diperlukan program jaminan kesehatan 3 ang terintgrasi dengan Program Jaminan; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang program Jaminan Kesehatan Gembira Sehat Kabupaten Bombana;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undar^g Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daeij^h Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daefah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 ;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GEMBIRA SEHAT KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM. 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. SASARAN PENERIMA PROGRAM 5. PBRSYARATAN PENERIMA PROGRAM 6. MEKANISME PENDATAAN 7. IURAN DAN PENDANAAN 8. PELAYANAN KESEHATAN 9. PENGANGGARAN 10. PERTANGGUNGJAWABAN 11. PENANGANAN PENGADUAN 12. PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN 13. PENGENDALIAN PENGAWASAN 14. PENYELESAIAN SENGKETA 15. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembagan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); .
5. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8. Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017
Nomor 8):
7. Peratu ran Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerab Kabupaten Bone Tahun 2017
Nomor 81);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SASARAN DAN TUJUAN
BAB III LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/ MADRASAH
BAB V TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M
BAB VI LOMBA/KOMPETISl UKS/M
BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X PEMBIAYAAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TAHUN 2018 NOMOR 21
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.15 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan peraturan bupati ini; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI; Air Susu Ibu (inisiasi menyusui dini, pendonor air susu ibu, informasi dan edukasi); Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum, Dukungan Masyarakat; Pendanaan program pemberian ASI, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan program pemberian ASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 21 Tahun 2018
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2018/ NO. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYAN PUBLIK TERTENTU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, status dan tempat kedudukan, tujuan, kepesertaan jaminan sosial kesehatan, kewajiban kepesertaan jaminan
sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu, pelaksana pemberian pelayanan publik tertentu, hubungan kerja sama, sanksi administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh
pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2018
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGUNAAN DANA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU KABUPATEN TORAJA UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengunaan Dana Keterlambatan Pembayaran Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Potingku Kabupaten Toraja Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Perpres Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dapat dikenakan sanksi apabila terlambat membayar klaim kepada fasilitas kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Dana Keterlambatan Pembayaran Klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
2
('
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Negara Republiklndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Juran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
4
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201 7
Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun
2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 74).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENGGUNAAN DANA KETERLAMBATAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 21
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2018
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPAL DESA DAN PERANGKAT DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa , dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PERPRES No. 12 Tahun 2013
6. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014
7. PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015
8. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015
9. PERDA No. 2 Tahun 2015
10. PERDA No. 7 Tahun 2016
Setiap perserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan BPJS Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Satu Data Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat agar dapat berjalan secara
efektif, efisien serta tepat sasaran dan agar data kesehatan di Kabupaten
Balangan dapat dikelola secara optimal perlu
dikembangkan suatu sistem pengelolaan data
satu pintu dan terintegrasi dengan data yang
dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi serta
Kementerian Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Satu Data Kesehatan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 92 Tahun 2014; Permenkes Nomor 97 Tahun
2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan
Satu Data Kesehatan, meliputi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Data; Pengorganisasian; Perangakt Komunikasi Data; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2018
Badan Layanan UmumKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur
Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil
Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri
Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Keputusan Bupati Klaten Nomor 12/254-287 Tahun 2016;
DI dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Kewajiban, Hak dan Larangan
Bab III Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
Bab IV Pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap
BAb V Pengembangan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2018
Penanggulangan-Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa-di-Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penanggulangan pemasungan ODGJ meliputi Maksud, tujuan dan sasaran; ketentuan pencegahan pemasungan, penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung, dan rehabilitasi medis serta rehabilitasi psikososial; Peran serta masyarakat; dan Pihak yang terlibat dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
