Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Surat Kawat Mendagri Tanggal 24 Oktober 2005 Nomor T120/913.D III, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahu 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Bantuan Keuangan
Bab III Bantuan Keuangan
Bab IV Tata Cara Pengajuan Bantuan
Bab V Penyerahan Bantuan Keuangan
Bab VI Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2005.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Pabrik Gula Sumberharjo Dan Pabrik Gula Sragi) Kepada Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan adanya kemampuan Daerah dalam menggali sumber dana dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 8 September 2005 Nomor 172.1/6/DPRD /2005 tentang Persetujuan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, Sumbangan dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi Kepada Daerah dengan Peraturan Bupati Pemalang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerimaan Sumbangan
Bab III Ketentuan Pelaksanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2005.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan dan dunia usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan; bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati ; bahwa sehubungan dengan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali ; bahwa untuk maksud pengaturan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000
PERBUP ini mengatur tentang Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati adalah merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2005/10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan GUbernur Jawa Barat Untuk Peningkatan Kinerja Aparat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Majalengka Tahun 2005
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu
penyempurnaan untuk meningkatkan mutu layanan,
efisiensi, dan efektivitas dalam penyalurannya; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023
tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 6, perubahan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 16
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL
PEMILU TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola SALINAN keuangan daerah yang baik, diperlukan kepastian dan kejelasan peraturan mengenai alokasi pemberian
bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu Tahun 2019-2024;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil
Pemilu Tahun 2019-2024, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Hasil Pemilu 2019-2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019
Ketentuan walikota tentang perubahan,Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024
-
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD Kota probolinggo Tahun 2024 Nomor 14; https://jdih.probolinggokota.go.id/
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Wali Kota
Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam
menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi
pemberdayaan masyarakat, pesantren perlu diberi
kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya
oleh semua komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, pesantren merupakan lembaga yang berbasis
masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan,
organisasi masyarakat islam dan/atau masyarakat yang
keberadaannya perlu didukung dengan suatu pendanaan
penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah melalui
mekanisme hibah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota
Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Pesantren;
dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2022 Nomor 75), diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8, ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), terkait pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2022
jumlah 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022.
Materi pokok : Bentuk Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha, Jangka waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha, tata Cara Pelaporan dan Pemberian Sanksi Administratif, Tata Cara Evaluasi, tata Cara Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran : 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
