Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam pasal 104 ayat (20) serta pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.
UUD tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU TAhun 1959 No 27; UU No. 3 TAhun 1953; UU No 25 tahun 2004; UU no 23 tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU no 23 Tahun 2014; No 8 Tahun 2008; No.86 tahun 2107,No 22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2,Rencana Kerja Pemerinntah daerah pasal 3; Pelaksanaan Pasal 4, Perubahan Pasal 5, Ketentuan Penutup Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
4hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga.
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti Pasal 79 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan dalam rangka tertib administrasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga yaitu tentang Pembangunan desa, Tim Penyusun RKP Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dan kewenangan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat Aceh yang maju, mandiri dan berdaya saing, perlu adanya penguatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah yang inovatif;
b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi Aceh untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek pembangunan;
c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah, perlu diatur pedoman penyelenggaraan inovasi di Aceh;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Aceh, BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Aceh, BAB IV Uji Coba Inovasi Aceh, BAB V Penerapan Hasil Inovasi Aceh, BAB VI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, BAB VII Penilaian, BAB VIII Penghargaan, BAB IX Informasi Inovasi Aceh, BAB X Kerjasama Inovasi Aceh, BAB XI Pembinaan dan Pengawasan, BAB XII Pendanaan, BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pencapaian Program Melalui Asisten Sekda di Lingkungan Pemkab Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memacu peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipandang perlu mengatur optimalisasi pencapaian Program melalui Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
b. bahwa optimalisasi pencapaian program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentanq Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
Perumpunan SKPD meliputi :
a. kelompok pemerintahan;
b. kelompok kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
c. kelompok ekonomi dan pembangunan;
d. kelompok pertanian; dan
e. kelompok administrasi umum.
Perumpunan SKPD sebagaimana dimaksud untuk memacu optimalisasi pencapaian program melalui implementasi tugas pokok dan fungsi Asisten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2011.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju
Sehat Bahagia sudah tidak sesuai dengan dinamika dan
kebutuhan dalam penerapan program pemberdayaan
masyarakat di kelurahan, untuk itu perlu dilakukan
penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang
Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju
Sehat Bahagia;
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 11 ayat (2), perubahan Pasal 12 ayat (2), perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf d, perubahan Pasal 17 ayat (1), perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, Penambahan huruf d pada Pasal 20 ayat (1), perubahan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2), perubahan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5), perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 31 ayat (1), perubahan Pasal 34.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 diubah.
96 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2016
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN - RENCANA AKSI DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2019
ABSTRAK:
bahwa kondisi pelayanan bidang air minum dan penyehatan lingkungan masih kurang sehingga diperlukan percepatan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target Universal Access yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019; bahwa diperlukan rencana untuk mengoperasionalkan strategi daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang rencana Aksi Daerah Air Minumd an Penyehatan Lingkungan Kab Blora Tahun 2016 - 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No 17 tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 2014; PP No 122 Tahun 2015; Perpres No 29 tahun 2009; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 2 tahun 2015; Perda Kab Blora No 7 Tahun 2011; Perda Kab Blora No 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan, peran dan fungsi, ruang lingkup, pelaksanaan, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
45 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang akan dicapai dalam 6 (enam) bulan dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan. Dengan adanya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 perlu diubah.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.27 Tahun 2014; Perda Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai perubahan pada Lampiran Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 23 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
Merubah Lampiran Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 (Lembaran Kota Lubuklinggau Tahun 2014, Nomor 23), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan;
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 32 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 17 Tahun 2007
9. PP No. 54 Tahun 2005
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 57 Tahun 2005
12. PP No. 58 Tahun 2005
13. PP No. 39 Tahun 2006
14. PP No. 39 Tahun 2007
15. PP No. 40 Tahun 2006
16. PP No. 41 Tahun 2007
17. PP No. 6 Tahun 2008
18. PP No. 7 Tahun 2008
19. PP No. 8 Tahun 2008
20. Permendagri No. 13 Tahun 2006
21. Permendagri No. 54 Tahun 2010
Pasal I :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014, (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 09) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,
2. Ketentuan Pasal 2 diubah,
3. Ketentuan Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
