Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 664 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 245 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

BD36SrE8.pdf

bantuan pengobatan-masyarakat miskin

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa Di Kabupaten Banyumas Tahun 2009.

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Peraturan-Nomor-4-Tahun-2...s-tahun-2009-OCR.pdf

peraturan bupati - santunan kecelakaan

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2009/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa Di Kabupaten Banyumas Tahun 2009.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian santunan kecelakaan bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada saat mengambil nira, telah dianggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 pada pos Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu mengatur pemberian santunan bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besarnya Santunan; Tata Cara Pemberian Santunan; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Karawang

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Nomor 3 Tahun 2009.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 115 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Peraturan-Nomor-115-Tahun...eluarga-kab--OCR.pdf

peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 115, BD.2008/No.116

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2008.
6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2008 No 45_ocr.pdf

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

2008

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2008/NO.196

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008
materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, kelompok jabatan fungsional dalam Dinas sosial Kabupaten Sukoharjo

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penetapan Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kabupaten Rembang Tahun 2008

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

perbup-rembang-2008-15.pdf

PROGRAM RASKIN - PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2008/No. 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kabupaten Rembang Tahun 2008

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan Program RASKIN berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, serta berpedoman pada prinsip keberpihakan pada rumah tangga miskin, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan kesamaan gerak antara pelaksana Program RASKIN di tingkat kabupaten dengan pelaksana kecamatan dan desa/kelurahan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rem bang Nomor 036 T ahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2008.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2008.
32 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Rembang No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-Lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012

Download file:

perbup-rembang-2008-08_ocr.pdf

ORGANISASI-TATA-KERJA-DEWAN-PENYANTUN-TIM-PENGGERAK-PEMBERDAYAAN-KESEJAHTERAAN-KELUARGA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2008 No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002 yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002, Diatas dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Perarturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Peraturan bupati sebagai dasar pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang. Tugas dan fungsi dewan penyantun dalam memberikan santunan, arahan, Bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan terkait program Gerakan PKK, Susunan organisasi yang terdiri atas: ketua, wakil ketua, pengarah teknis, sekretaris, anggota,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal Tahun 2006-2011

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup no 12 2008.pdf

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH - strategi

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2006/No. 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal Tahun 2006-2011

ABSTRAK:

bahwa untuk menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Tegal, maka dipandang perlu untuk menetapkan langkahlangkah kebijakan daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Strategi Penggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal Tahun 2006 - 2011 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D), Proses penyusunan dan biaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006.
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 92 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup 92-2005_ocr.pdf

PEMELIHARAAN-KESEHATAN-BAGI-MASYARAKAt-MISKIN-TIDAK MAMPU

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2005 No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan ditetapkan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Rembang. bahwa Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dilakukan dengan Sistem Nasional dalam Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat lnap Kelas Ill Rumah sakit yang dijamin Pemerintah. bahwa telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ), perlu ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKIVIJ Mandiri. Aset - aset Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat akan ditetapkan penyerahannya dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati 1ini, maka semua Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM) di Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Singgah

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2025.PDF

kesejahteraan sosial

2025

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, BD.2025/No.10

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah

ABSTRAK:

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah penanganan keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimana merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan PPKS juga disadari baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Tegal. Hal ini kemudian mendasari Pemerintah Kota Tegal untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, salah satunya adalah penyelenggaraan rumah singgah. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Tegal perlu menyiapkan rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu memberikan perlindungan kepada PPKS. Untuk memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan rumah singgah di Kota Tegal, perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2009, Perda Kota Tegal No. 4 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang sasaran penerima dan pelaksana rumah singgah, sarana, prasarana dan tata cara pelayanan rumah singgah, layanan rumah singgah , pendanaan rumah singgah, tata cara rujukan dan pemulangan PPKS, kerja sama dalam rangka Penanganan PPKS, dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rumah singgah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2025.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT