Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.737 peraturan dalam 0,067 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan eecara cfektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Pirue.ng;
I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang bcrsih dan Bcbas dari Kolusi, Kuropsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah bebcrapakali terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Nomor 197, Tambahan Lcmba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kcuangan Negara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang f\:meriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga.n (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang f\:merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah d.iubah bebcrapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang f\:ne1apan pcraturan Pemenntah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 tcntang Pcngelolaan Keuangan Oacrah (Lcmbaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 6322); 14. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pcngawas Intern Pcmerintah; 15. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara d.an Refonnasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 ten tang Jabe.tan FungsionaJ Pcngawas Pcnyelenggaraan Urusan Pcmerintahan De.crab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530) sebaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsiona.l (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pcngawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530); 17. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 ten1.ang Jabal.an F'ungsional Auditor (Berita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1141 sebaimana 1elah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republ.Jk Indonesia Tahun 2023 Nomor 541;( 18. Pcraturan Badan Pcngawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17961; 19. 20. 21. Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang {Lembaran Daerah Kabupe.ten Pmrang Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 21);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN BAB VIII : WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XII : PEMBlAYAAN BAB XIII : STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Bagi Pejabat dan Pegawai Ncgcri Sipil pada lnspektorat Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 75) dinyataJcan dicabut dan tidak berlaku .
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Perbup Kukar 41-2023 ttg ...an Rakyat Daerah.pdf

sekretariat - dewan perwakilan rakyat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permenpanrb No. 25 Tahun 2021; Permenpanrb RI No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Dalam PERBUP ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
PERBUP Kab. Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Download file:

PERBUP 41 TAHUN 2023.pdf

SOTK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 16 (enam belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Purwakarta No. 240 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Download file:

Perbup Purwakarta 41 2023.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36)

Download file:

PERBUP NOMOR 41 - 2023.pdf

lingkungan-hidup

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2023/No. 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturana. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pemalang No. 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 95 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
PERBUP Kab. Pemalang No. 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Peraturan Supati Pemalang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

Download file:

Perbup Kab. Pemalang Tahun 2023 No 41_ocr.pdf

Susunan Organisasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu diatur mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja pada dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang meliputi Dinas, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tatakerja, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 145 Tahun 2016 dicabut.
171 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Timur No. 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Download file:

Perbup Kutim 41-2023 ttg ...emerintah Daerah.pdf

hubungan - kerja - koordinasi - POLA - MEKANISME

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kutim No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutim No. 5 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pola Mekanisme Hubungan Kerja; Hubungan Kerja dalam Kerjasama; Pola Mekanisme Koordinasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Perbup Gunung Kidul No 41 Tahun 2023.pdf

sekretariat dprd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2023/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Halaman: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

24. DRAF RANPERBUP TUPOKSI BADAN KESBANGPOL.pdf

RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASI - BADAN - KESATUAN - BANGSA - DAN - POLITIK - KABUPATEN - BATU - BARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, Kepala Badan, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN – LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 69 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah

Download file:

Perbup Kukar 40-2023 ttg ...kretariat Daerah.pdf

sekretariat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas- Fungsi - tata kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2023/40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti; pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 56 Tahun 2019' Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permenpanrb No. 25 Tahun 2021; Permenpanrb No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Dalam PERBUP ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
PERBUP Kab. Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT