Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2023

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN BAB VIII : WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XII : PEMBlAYAAN BAB XIII : STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

14 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2023

Tanggal Berlaku

14 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan eecara cfektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Pirue.ng; I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang bcrsih dan Bcbas dari Kolusi, Kuropsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah bebcrapakali terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Nomor 197, Tambahan Lcmba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kcuangan Negara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang f\:meriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga.n (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang f\:merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah d.iubah bebcrapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang f\:ne1apan pcraturan Pemenntah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 tcntang Pcngelolaan Keuangan Oacrah (Lcmbaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 6322); 14. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pcngawas Intern Pcmerintah; 15. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara d.an Refonnasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 ten tang Jabe.tan FungsionaJ Pcngawas Pcnyelenggaraan Urusan Pcmerintahan De.crab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530) sebaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsiona.l (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pcngawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530); 17. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 ten1.ang Jabal.an F'ungsional Auditor (Berita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1141 sebaimana 1elah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republ.Jk Indonesia Tahun 2023 Nomor 541;( 18. Pcraturan Badan Pcngawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17961; 19. 20. 21. Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang {Lembaran Daerah Kabupe.ten Pmrang Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 21); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN BAB VIII : WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XII : PEMBlAYAAN BAB XIII : STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023. Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Bagi Pejabat dan Pegawai Ncgcri Sipil pada lnspektorat Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 75) dinyataJcan dicabut dan tidak berlaku . 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2023

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT