PERUBAHAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2017/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan penambahan alokasi Tunjangan Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 19 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 22 Tahun 2010; Perbup Ciamis No. 43 Tahun 2012; Perbup Ciamis No. 21 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 44 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 55 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 75 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 78 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
13 halaman (lampiran 6 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
berdasarkan PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Desa Yang bersumber dari APBN, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2007; Perda No.5 Tahun 2007.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rincian Dana Desa dan Pembagiannya, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penggunaan, Pelporan dan Pengawasan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 11 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda Kab Muba No 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa
ABSTRAK:
Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan terhadap Perda tersebut perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan telah berlakunya Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 16 Tahun 2007 dan sesuai dengan klarifikasi oleh Kemendagri dengan Surat No. 188.34/5172/SJ, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 16 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan Peraturan Daerah ini, mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, bergelombang, dan bertahap dengan pemungutan suara secara elektronik, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Brebes No. 74 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan ayat Pasal 6 diubah dan ditambah; 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 ayat, yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga; 4. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus; 5. Ketentuan ayat Pasal 22 angka 2 huruf k, t, y, dan huruf z diubah; 6. Ketentuan Pasal 26 diubah; 7. Ketentuan Pasal 27 diubah; 8. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf e dan ayat (6) huruf e diubah; 9. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 41 A; 10. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah; 11. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42 A; 12. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46 A; 13. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus dan di tambah satu ayat yaitu ayat (4); 14. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54 A; 15. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 55 A.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Pekon
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon, Bupati mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan barang/jasa di Pekon;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pekon
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan mengenai tata cara pelaksanaan bagi Pemerintah Pekon dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana APB Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, maka perlu adanya kawasan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka menjaga keselarasan terhadap rencana tata ruang dan pembangunan jangka menengah kabupaten Jepara, maka perlu memberikan pedoman pembangunan kawasan perdesaan:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwaJdJan Rakyat Daerab Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undaug-Undang Nomor 32 Tabun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016, Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018, Keputusan Direktur Jenderal PKP Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembangunan kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2019;
Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
