Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan umum; ruang lingkup; penetapan dan penegasan batas desa; luas wilayah desa; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
7 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2022/NO.32, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/07/SetdaTapem.B/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Limbung dan Desa Kuala Dua dan Berita Acara Nomor 094/08/Setda Tapem.B/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Kuala Dua dan Desa Mekar Sari, telah disepakati batas Desa Kuala Dua dengan Desa Limbung dan Desa Mekar Sari
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman untuk Pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Kelompok Masyarakat/Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hunian
yang layak dan sehat serta aman di lingkungan
perumahan dan permukiman bagi masyarakat pada
wilayah perdesaan, maka perlu didukung dengan
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; bahwa dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas umum di wilayah perdesaan maka dapat
diberikan prasarana, sarana dan utilitas umum
perumahan dan permukiman kepada kelompok
masyarakat atau Pemerintah Desa; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum kepada kelompok masyarakat
atau Pemerintah Desa dapat berjalan lancar, efektif, dan
efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu
disusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Perumahan dan Permukiman Untuk Pemberian
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kepada Kelompok
Masyarakat/Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang perumahan dan permukiman untuk pemberian prasarana, sarana dan utilitas umum kepada kelompok masyarakat/Pemerintah Desa beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa melapi kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri no.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017; Perda No.4 Tahun 2009; Perbup No.69 Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Penegasan dan Pengesahan Batas Desa; Peta Batas Wilayah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
11 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Asmat, maka perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat dalamPeraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat. Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi, mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra PemerintahKampungdalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunankampung, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan kampung. Dalam melaksanakan tugas LKK memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. LAK bertugas membantu Pemerintah kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung. Hubungan kerja LKK dan LAK dengan pemerintah kampungbersifatkemitraan, yakni bersama BPK sebagai mitra kerja bagi pemerintahkampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERABAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Pasal 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN
Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2022
DesaStruktur OrganisasiPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2022/ No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak di
Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor
59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2014; Perda Kab Kendal No 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2018; Perbup Kendal No 59 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup No 59 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4),Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal,Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah,Ketentuan Pasal 69 diubah,Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 69A.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2022;
Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2022/NO.31, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/11/SetdaTapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Kapur dengan Desa Mekar Baru
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam
Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan penurunan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah; diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
7 Hlmn. Lampiran 5 Hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
