Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Kesehatan bagi seluruh penduduk di Daerah, perlu melakukan optimalisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kepesertaan; BAB III Sistem Informasi; BAB IV Pendanaan; BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa pemerintah daerah melaksanakan gerakan nasional didaerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disususn oleh gugus tugas.
Uu No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Insprs No 1 Th 2017; PP No 28 Th 2004; Pp No 33 Th 2012; Pp No 18 Th 2016; perpres No 42 Th 2013; permenper No 4 Th 2010; Permenkes No 33 Th 2012; Permenkes No 75 Th 2013; Permenkes No 1 Th 2014; permenkes No 23 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 51 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD, BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KONVERGENSI PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB V PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI; BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil dan makmur; bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jamin an Sosial Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60/ Menkes/Per/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Penyelenggaraan
Bab III Penyelenggara Jamkesda
Bab IV Kepesertaan
Bab V Pendanaan
Bab VI Pelayanan dan Penempatan Pasien
Bab VII Pemberi Pelayanan Kesehatan
Bab VIII Biaya Pelayanan
Bab IX Persyaratan Jamkesda
Bab X Masa Berlaku Surat Jaminan Perawatan
Bab XI Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran
Bab XII Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Bab XIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2015 dicabut.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotabaru tidak semata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampiran huruf B tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang meliputi : ketentuan umum, asas dan tujuan, model upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tugas dan wewenang, pengorganisasian, pengaturan, perencanaan, pengalokasian anggran, pelaksanaan rencana kegiatan, perlindungan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, pembinaan, pengawasasn, monitoring dan evaluasi, kemitraan, database dan sistem informasi, penghargaan, sanksi administratif, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka
menurunkan
angka
kematian ibu
dan bayi maka
sudah
menjadi
kewajibal
pemerintah
untuk m
eningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan ktrususnya
kegawat
daruratan
pada
ketramilan,
persalinan,
nifas dan bayi baru lahir;
b. bahwa
untuk
meningkatkan
pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas
dan bayi maka diperlukan
pelayanan
kesehatan
yang
optimal
dan berkualitas
yang
diselenggarakan di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan;
c. batrwa
untuk
terwujudnya upaya
nyata
penyelarnatan
ibu dan bayt baru
lahir
sebagaimana dimaksud
pada
truruf a, huruf b
perlu
menetapkan Peratrlran
Bupati tentang
Persalinan
di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan;
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan di Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan trmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4267i;
2. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor 47, Tanbahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor
4286);
3.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kefa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 52341, sebagaimana
telah
diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tertang
Perubahan
kedua
atas
Undang-Undang Nomor
12 Tahun
2O1l
tentang
Pembentukan
peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara
Nomor 143); 5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(trmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol4 Nomor
244,
Tambahan
I-embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22
tentang Cipta Keq'a
(Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor
238,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6841);
6. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 20 14
tentang
Tenaga
Kesehatan (lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5607);
7.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2Ol9 tentang
Kebidanan
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2019 Nomor
56,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia,
Nomor 6325i;
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun
2016 Tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pernerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
8O
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157); 10. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tatrun 2018
tentang Badan
Layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 20 18 Nomor
12
13);
11.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020
tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2020
Nornor 1781);
13.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan
Masa
Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta
Pelayanan
Kesehatan
Seksual
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 853);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB
III
PELAYANAN
KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA
HAMIL, PERSALINAN,
DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN BAB
TV
SUMBER DAYA KESEHATAN BAB
V
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN BAB
VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup
bersih dam sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis
lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu
menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat
UU No.2 Tahun 1997, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2014 Permenkes No.3 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015,
Peraturan Bupati Tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Halaman 10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa wabah COVID-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor tertentu sampai ke tingkat daerah; bahwa berdasarkan Inmendagri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan perpanjangan pemenuhan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf a dan huruf e, UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, walikot adapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, serta dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Perwali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b, UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur dalam masing-masing Perda Kota Pekalongan tentang retribusi mengenai pemberian keringanan, pengurangan.
inmendagri No 1 Tahun 2020;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pemberian insentif pajak daerah, pemberian insentif retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa Perda Kab. Parigi Moutong wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Bahwa pada beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Parigi Moutong belum dan atau tidak terdapat tenaga kesehatan dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu mengatur pemberian layanan kesehatan di luar wilayah kerja dokter pada puskesmas.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Layanan Kesehatan di Luar Wilayah Kerja Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Permenkes No: 512/MENKES/PER/IV/2007;Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang wilayah kerja dokter dan puskesmas;pelaporan; pengawasan dan pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
3 Halaman, Penjelasan: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959,UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa, Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014 2018 perlu disempurnakan untuk keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 82 Tahun 2001; Perpres No. 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2269/Menkes/Per/IX/2011; Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 876/Menkes/SK/VIII/2001; Perda Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2014-2018
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
