PERBUP Kab. Gunungkidul No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkot Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2013.
Mengubah Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 021 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kab. PALI
ABSTRAK:
Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta dalam implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan terhadap Nomenklatur dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten PALI. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten PALI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten PALI. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 2008; PermenPAN No. 15 Tahun 2009; Permendagri No. 47 tahun 2010; Permendagri No. 51 Tahun 2010; Perka BPKP No. 18 tahun 2013; Perbup No. 007 Tahun 2013.
Materi pokok dalam Perbup ini mengatur tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur juga tentang ketentuan umum, susunan organisasi, kedudukan, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 21 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diperlukan Pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No.1 tahun 2004;
4.UU No.32 Tahun 2004;5.UU No.33 tahun 2004;6.Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005;7.Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006;8.Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006;9.Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007;10.Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2007;11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;13.Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011;14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; 15.Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007;16.Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007.17.UU No. 15 tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan sistematika sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan;3.Sistematika;4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2013
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 10 tahun 2012 tentang izin penyelenggaraan reklame.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2013/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mengoptimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame Khususnya untuk Tujuan Politik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis reklame dan tujuan reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 21 Tahun 2013
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2013/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 serta perlunya mengganti dan menyesuaikan Peraturan Bupati Subang No. 26 Tahun 2005 dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1999; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Tenaga Fungsional, Angka Kredit, Jenis-Jenis Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang No. 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dan Keputusan Bupati Subang No. 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kepulauan Sitaro No. 22 Tahun 2012 tentang PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKRPD) DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bagi Inspektorat Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik; bahwa untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bagi Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bagi Inspektorat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
