Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 55 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 55 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Masih banyaknya jenis kebutuhan puskesmas yang belum terpenuhi saat ini maka Peraturan Bupatu No. 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai perlu dirubah;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 59 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Mengubah ketentuan Pasal 1
2. Mengubah ketentuan Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 55 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 28 Tahun 2016
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten
Purworejo dan untuk menjamin fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi ,
produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat,
maka perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah oaras Husada Kabupaten Purworejo; bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih
berdayag'j na dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan
pedoman teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan BLUD, tata kelola, rencana startegi bisnis, standar pelayanan minimal, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, remunerasi, tarif layanan, pendapatan dan biaya BLUD-RSUD, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2008.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2020
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, pedoman penatausahaan belanja untuk pencegahan penyebaran dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu diatur dalam suatu regulasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No.17 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan berisi 9 (sembilan) pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembebanan Belanja; Tata Cara Pencairan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2007
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS - PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2007/No.15 Seri C Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo N|omor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, maka perlu adanya petunjuk dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan
Pemakaıan
Kantong
Plastık
ABSTRAK:
bahwa pemakaian kantong plastik masih menjadi salah satu
kencala calam upaya mervujudkan kelestarian li::gkungan,
sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan tedadinya
dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif
dan terpadu melalui pengura.ngan pemakaian kantong
plastik;
UU No 18 Tahun 1959;UU No 18 Tahun 2008;UU No 32 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubatr
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 Perpres No 97 Tahun 2017;Perda No 12 Tahun 2015 Perbup No 43 Tahun 2018
Tugas dan Wewenang , Pelaksanaan Pengurangan Pemakaian , Produsen Pelaku usaha Penyedia dan Pengguna Kantong Plastik,Peran serta Masyarakat,Pembinaan dan Pengawasaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
14 Hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 28, BN.2021/No.936, http://jdih.kemendagri.go.id : 31 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) Milik Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesaehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
Bab III Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
Bab IV Jasa Pelayanan Kesehatan
Bab V Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan upaya Bersama pemerintah serta masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Jasa Raharja dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Tujuan, Sasaran Jasa Pelayanan; BAB III Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan; BAB IV Persyaratan Pelayanan dan Pembiayaan; BAB V Jasa Pelayanan; BAB VI Sumber Jasa Pelayanan dan Peruntukannya; BAB VII Pola Jasa Pelayanan Pejabat Struktural; BAB VIII Pola Jasa Pelayanan Pejabat Fungsional; BAB IX Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan; BAB X Penyesuaian Pola Jasa Pelayanan; BAB XI Monitoring dan Evaluasi; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), Jasa Raharja dan Pasien Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2021
PERBUP Kab. Rembang No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Rembang Tahun 2021 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tarif
layanan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease
(Covid-19), Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun
2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium
Corona Virus Disease (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Rembang perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan
Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 234 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
menkes/413/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah degan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Rembang No. 62 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan
Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai
berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
