Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Pacet pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007 , PP No. 71 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 37 Tahun 2012, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perbu Sintang No. 36 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; BIaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan
Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
melalui Program Sekolah Penggerak dan
Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi
pada penguatan kompetensi dan pengembangan
karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang
bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya; bahwa arah kebijakasan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota
Pekalongan "Terwujudnya Kota Pekalongan yang
Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius" yang berkaitan
dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi
kedua yaitu "Mewujudkan SDM yang Religius,
Berkompeten, Produktif guna Menjawab Tantangan
Perubahan"; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka diperlukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak dan dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan, yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undan.g-Undan.g Dasar
Republik Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 57 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, pelaksanaan dukungan, pendampingan tugas, monitoring dan evaluasi, capaian keberhasilan dukungan, alokasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 58 Tahun 2018
PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEASISWA, TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan membantu para mahasiswa yang bersedia untuk menyumbangkan tenaga/pengetahuannya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara maka bagi
mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat diberikan Pendidikan Ikatan Dinas dan membantu para pelajar /
mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dengan kriteria baik perlu diatur
UU No Darurat 4 Tahun 1956
UU No.20 Tahun 2003
UU No.23 Tahun 2014
UU No.9 Tahun 2015
PP No.23 Tahun 1976
PP No.11 Tahun 2017
PP No.12 Tahun 2017
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
Mahasiswa yang mendapat ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja yang sifatnya mengikat selama belajar dan tidak diperkenankan pindah ke/dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan dan Mahasiswa Ikatan Dinas diharuskan menyelesaikan pelajarannya pada waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan kemudian Untuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan Biaya Sponsor/Program tertentu yang telah ditentukan persyaratan
batasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
11 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2019/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf
g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur
pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama.
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati
Bantul Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Penambahan Fasilitas Nilai Prestasi; Biaya dan Pemantauan; Hak dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017
pendidikan - karakter - di - kabupaten - pangandaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Karakter Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewudjukan bangsa yang berbudaya melalui penguiatan nilai-nilai religius Pendidikan Karakter di Kab. Pangandaran telah diatur ditetapkan dengan Perbup Pangandaran No. 43 Tahun 2016 Perbup Pangandaran dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendidikan Karakter di Kab.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; Uu No. 20 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres no. 87 Tahun 2017; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denfgan Permendagri no. 13 tahun 2006; Permen Pendidikan dan Kebudayaan no. 81 Tahun 20134; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 63 Tashun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 129 Tahun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 7 tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 28 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Strategi Pendidikan Karakter, Petunjuk TReknis Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Mekanisme Penganggaran Pendidikan Karakter, Pembinaan Pengawasan Dan pelapiran, Sanksi, Ketentuan Lain Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
44 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 58 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kendal No. 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penyaluran Bantuan
Operasional Sekolah Pendamping sesuai Nata Dinas Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 425/241/DISDIKBUD
tanggal 28 September 2022 Perihal Pengajuan Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati
Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah dan ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 diubah.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
