STANDAR PELAYANAN MINIMAL-PENDIDIKAN ANAk USIA DINI-PRA SEKOLAH DASAR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2022/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilak:ukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki penclidikan lebih lanjut. Mengatur mengenai ketentuan umum, penerima dan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, standar jumlah dan kulitas barang dan/atau jasa, perlengkapan dasar peserta didik PAUD, perlengkapan dasar peserta didik pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, pemenuhan SPM Pendidikan, peloran penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 75013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Unit Produksi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya 3 (tiga) Sekolah Menengah Negeri sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan tarif layanan unit produksi pada sekolah dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017.
PERGUB ini mengatur mengenai menetapkan Tarif Layanan Unit Produksi SMKNM yang merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh unit produksi SMKNM.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
16 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 58 Tahun 2021
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Ciamis No. 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Miskin dan Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan
Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 Republik Indonesia Jogjakarta Dahulu Tentang Universitas Negeri Gajah Mada
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1953.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015
Permendikbud No. 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
Mencabut :
Permendikbud No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/ULA
PERCEPATAN PENCAPAIAN - PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, LD.20218/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai implementasi dari Visi dan Misi Program "MERAKYAT" diperlukan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada satuan pendidikan formal dan non formal;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 166 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No.16 Tahun 2013.
Perbup Ini mengatur mengenai Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; Validasi dan Pemetaan Data; Fasilitasi Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pengendalian Pengawasan; Penghargaan; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; Anak yang putus sekolah/tidak sekoIah, Penerima bantuan sosial berupa Tabungan pelajar, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 58 Tahun 2018
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Tegal
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bcrsumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan
kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bukan Pegawai N^eri Sipil
Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di
Kabupaten Tegal;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteii Dalam Negeii Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati T^al Nomor 70 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana, syarat penerima bantuan, mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri, mekanisme penyaluran bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; pertanggungjawaban bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; mekanisme pengajuan usulan bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban bantuan sosial, aplikasi sistem informasi bantuan APBD II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 79 Tahun 2017 dicabut.
15 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 58 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan serta prestasi olahraga catur bagi masyarakat Sumsel dibentuk Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan. Untuk efektif, efisien, dan optimalnya pembinaan akademik maupun prestasi olahraga catur di Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan dipandang perlu untuk mengatur tata kelolanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 25, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010, diatur bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggaraan sekolah khusus guna melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.16 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendiknas No. 34 Tahun 2006; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendikbud No. 129 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang tata kelola sekolah olahraga khusus catur negeri Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai visi, misi, dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kelola, pembiayaan/sumber dana, pengawasan dan akreditasi, kerjasama antar sekolah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
12 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2013
Permendikbud No. 104 Tahun 2013 tentang Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Institusi Induk Bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers Of Education Organization di Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 58, BN.2013/NO.745; peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
