Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat
3 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Pedesaan, perlu menetapkan Kawasan
Perdesaan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem
Gambut dan Mangrove di Kecamatan Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam bentuk
Peraturan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 5 tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Sekjen/
Kum.1/5/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 49/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017.
LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
d. memiliki kepengurusan yang tetap;
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2022/NO.49, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/32/Setda- Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sungal Kerawang, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Beringin, Berita Acara Nomor 094/ 33/ Setda-Tapem.B/ 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sumber Agung, Desa Sungai Kerawang, Desa Tarijung Beringin dan Desa Muara Tiga, Berita Acara Nomor 094/ 34/ Setda-Tapem.B/ 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tanjung Beringin dengan Desa Muara Tiga, dan Berita Acara Nomor 094/35/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tanjung Beringin dengan Desa Batu Ampar, telah disepakati batas Desa Tanjung Beringin dengan Desa Sungai Kerawang, Desa Batu Ampar, Desa Sumber Agung dan Desa Muara Tiga
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis, sehingga perlu ditata dan dibentuk kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014 ; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No. 32 Tahun 2013; Peraturan Bupati No. 20.a Tahun 2016;
Dalam perbup ini diatur tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta hubungan kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa/Kelurahan Budaya
ABSTRAK:
bahwa keberagamaan kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia; bahwa upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan daerah dapat dilaksanakan dengan adanya pembentukan desa/kelurahan budaya; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pembentukan, pengembangan, dan pembinaan desa/kelurahan budaya di Kabupaten Blora, perlu dibentuk peraturan yang mengatur desa/kelurahan budaya dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Budaya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tata cara penilaian desa/kelurahan budaya; kelembangaan desa/kelurahan budaya;pembinaan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 49 Tahun 2022
PENETAPAN - DAN - PENEGASN - ATAS - DESA - LAMBANGSARI - KECAMATAN - TAMBUN - SELATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Kepmendagri No. 132.32-4881 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37. ayat .(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa.
bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019, tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundangundangan,
sehingga perlu dicabut. .
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N."omor.7~
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor:9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
I Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
i 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dua kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ~ndonesia
Nomor6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017( tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
I Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita negara republik
i tahun 2014 Nomor2091);
I
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
i
-2-
Republik Tahun 2014 Nomor2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 145/6230/BPD
tanggal 16 Desember 2021 perihal Hasil ~oordinasi
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kolaka dan
Bombana tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.342/6121
tanggal 30 Desember 2021 perihal RekOre1aSi Penetapan
Rancangan Peraturan Bupati Bombana.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX PENDANAAN
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Arah Asal Usul Dan Keterangan Lokal Berdasarkan
Skala Desa
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 48 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
PENGHASILAN - tetap - tunjangan - penerimaan - lainnya - desa - kepala - PErangkat - Kades - BPD - STAF
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2022/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Staf Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Kutai Kartanegara No. 51 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Perbup Kutai Kertanegara Nomor 51 Tahun 2019 yang diubah adalah: Pasal 2 ayat (2); Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan yang ditambahkan adalah: Pasal 4 ayat (5). Ketentuan yang dihapus adalah: Pasal 2 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Staf Desa
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 466
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Satu Dasa Indonesia Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, yang didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung-jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, maka dipandang perlu melakukan pengelolaan satu data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan batasan kewenangan sebagai acuan dan pedoman tata kelola data dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Tingkat Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menyusun Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 BAB Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Utara, yang dihasilkan Produsen Data, sebagai berikut:
a. Harus memenuhi Standar Data;
b. Harus memiliki Metadata;
c. Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. Harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cikate Kecamatan Cigemblong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikate Kecamatan Cigemblong.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat