RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), pemerintah daerah wajib menyusun Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi; b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pasangkayu No. 5 Tahun 2021;
Perbup ini mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKP Tahun 2023. Kemudian diatur juga mekanisme pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013
15.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2022
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2022;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 20
Tahun 2021 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur
Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2022;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam kategori Kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada Tahun 2022, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman diubah Kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bener Meriah No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2022
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022-2024
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka intervensi penurunan Stunting di Kabupaten Pringsewu, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi kegiatan penurunan Stunting terintegrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting Tahun
2022-2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penurunan Stunting Tahun 2022-2024;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 36 Tahun 2009, UU No 18 Tahun 2012, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2004, PP No 33 Tahun 2013, Perpres No 83 Tahun 2017, Perpres No 72 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 03 Tahun 2012, Perda Kab Pringsewu No 11 Tahun 2017
Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting tahun 2022-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Halaman : 28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Pemerintah Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kupang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2019
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Sistimatika Penulisan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka mcngcndalikan dan menjaga
pergerakan inflasi daearah tahun 2022 sampai dengan
2024 sehingga: tetap pada tingkat yang rendah dan stabil
sesuai dengan yang ditetapkan Pernerintah, maka
berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah Kemcnterian Dalam Negcri Nomor:
. 500/5713/Bangda tanggal 13 Descmber 2021 perihal
Peta jalan Pengendalian Inflasi ·oaerah periode 2022-2024
dan Nota Dinas Kepala Bagian Perckonomian dan Sumbcr
Daya Alam Sekret ariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal
10 Januari 2022 Perihal Konsep Peraturan Bu.pati Keridal
tcntang Peta Jalan (Road Map) Pcrigcndalian lnflasi
Daerah Tahun 2022-2024, perlu menyusu n Peta ,J81an
(Road Map) Inflasi Dacrah Tahun 2022-2024 dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam . huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi
Daerah Tahun 2022-2024; ·
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangn Nomor 101/PMK.010/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah
Tahun 2022-2024 ang merupakan pedoman bagi Perangkat Dacrah maupun instansi terkait dalam melaksanakan
pengendalian Jnflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun. Peta Jalan (Road Map) Pengendalian lnflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagairnana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 12 Tahun 2022
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
b. bahwa sehubungan dengan pertibangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026 melalui Peraturan Bupati.
UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 49 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 tahun 2016, PP No 2 tahun 2018, PP No 12 tahun 2019, PerPres No 18 tahun 2020, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMensos No 9 Tahun 2018, PerMenPUPR No 29/PRT/M/2018, PerMendikbud No 32 tahun 2018, PerMendagri No 101 tahun 2018, PerMendagri No 114 Tahun 2018, PerMenKes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerMendagri No 59 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2005, Perda Provinsi Lampung No 13 tahun 2019, Perda Kab Mesuji No 7 Tahun 2011, Perda Kab Mesuji No 6 tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Halaman : 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
