PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPP.ANG NOMOR 07 TAHON 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu dilakukan
perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07
tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua alas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07
Tahun 2012 ten tang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerint.ah Pusat dari Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan L<mlbaranf
Negara Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungut.an Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
Pasal I
Pasal 1
Pasal 3
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 25
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
NOMOR 9 TAHON 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017;
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017, yang berisikan pernyataan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 992.742.189.156,00 bertambah sebesar Rp. 320.279.312.044,00 sehingga menjadi Rp. 1.313.021.501.200,00 berikut dengan perinciannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Penyelenggaraan e-Govemment termasuk dalam
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan.
Penyelenggaraan e-Govemment di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendukung
penyelenggaraan pelayanan pu blik dan non pelayanan
publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Govemment
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan e-Govemment
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan ruang lingkup meliputi: Perencanaan; Kebijakan; Kelembagaan; Sistem Informasi; Infrastruktur TIK; dan Pembiayaan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dalam penyelenggaraan e-Govemment melalui Dinas Kominfo dan
Statistik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Bupati Tabalong Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian dalam Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyusun standar biaya khusus.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004;
UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar biaya khusus sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai Komisi Penanggulangan AIDS telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi penanggulangan AIDS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,berdampak terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,sehingga perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 75 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 20 Tahun 2007; PerMenKes No 21 Tahun 2013; PERDA kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 42 Tahun 2014
Peraturan ini memuat; Beberapa Ketentuan Tentang Komisi Penanggulangan AIDS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/No.09
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. UU No. 17 tahun 2003;2. UU No. 1 tahun 2004;3. UU No. 15 tahun 2004
;4. UU No. 25 tahun 2004;5. UU No. 33 tahun 2004;6. UU No. 28 tahun 2009
;7. UU No. 23 tahun 2014;8. PP No. 23 tahun 2005;9. PP No. 55 tahun 2005
;10. PP No. 56 tahun 2005;11. PP No. 58 tahun 2005;12. PP No. 7 tahun 1977
;13. PP No. 12 tahun 2017;14. PP No. 18 tahun 2016;15. PP No. 18 tahun 2017
;16. Perda Kab. Serang No. 7 tahun 2016;17. Perda Kab. Serang No. 15 tahun 2006
;18. Perda Kab. Serang No. 12 tahun 2016;19. Perda Kab. Serang No. 7 tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas serta transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, maka telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 05 Tahun 2013; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Demak perlu ditinjau dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Demak;
UU No 13 tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala LKP Barang/Jasa No 5 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 2 Tahun 2008; Perda Kab Demak No 10 Tahun 2007; Perda Kab Demak No 5 Tahun 2016; Perbup Demak No 36 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit layanan pengadaan, uraian tugas dari Kepala ULP, pengadministrasian umum ULP, Pokja Pengadaan. Termasuk juga diatur mengenai Tata Kerja dan Personil,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
