Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Mesin Jahit Bagi Penyandang Disabilitas Produktif Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial pemberian peralatan mesin jahit bagi
penyandang disabilitas produktif di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial
yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masingmasing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan
Mesin Jahit bagi Penyandang Disabilitas Produktif di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Sumber dan Bentuk Bantuan (bersumber dari APBD dan dalam bentuk barang yaitu peralatan mesin
jahit); Kriteria dan Penetapan Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; serta Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan
Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Luar Panti pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial
kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak
mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu
memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu,
yatim piatu di luar panti; bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu, yatim piatu di luar panti yang
sudah direncanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah
Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim,
Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan di awal karena adanya kendala
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti
dapat terlaksana dengan menggunakan dana Tambah
Uang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak
Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk belanja bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten pandeglang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah kab Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenkum No 3 Th 2013; Permenkum no 10 th 2015; Perda kab pandeglang No 8 th 2017; Perda Kab Pandeglang 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum; 7. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program bantuan Hukum; 8. Tata Cara Penyaluran Dana bantuan Hukum; 9. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administratif; 11. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
ABSTRAK:
Untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan rumah swadaya di Kota Bima, dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 1 Tahun 2011
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 14 Tahun 2016
PP Nomor 12 Tahun 2017
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Perpres Nomor 141 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016
Permen PUPR Nomor 33/PRT/M/2016
Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018
Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2019
Perda Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
Perda Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini Meliputi
Latar Belakang
Maksud dan tujuan
Prinsip-prinsip pelaksanaan penyaluran dana stimulan
Sumber Pendanaan
sasaran kegiatan
Program kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan, dan
Pelaporan, pemantauan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
-
-
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Desa Berupa
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan
dasar masyarakat berpenghasilan rendah guna
memperoleh kecukupan perumahan yang layak perlu
memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
bahwa pedoman pelaksanaan pemberian bantuan
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada
Pemerintah Desa berupa bantuan untuk rumah tidak
layak huni telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari
Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah
Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tata cara
pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni, perlu
menmjau kembali Peraturan Bupati Semarang
sebagaimana dimaksud dalam huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Berupa Bantuan Untuk Rumah Tidak Layak Huni;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Desa berupa bantuan untuk rumah tidak layak huni beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2017 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerja dengan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperluhkan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No.40 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP No.14 Tahun 1993, PP No.85 tahun 2013, Perpres No.109 Tahun 2013, Permenaker No.44 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan Tujuan; Sasaran; Ruang Lingkup; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan hari Tua; Jaminan Pensiun; Kepesertaan; Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Program Kerja dan Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Bagi Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang jaminan sosial tenaga kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan; bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada
Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009.
PERBUP ini mengatur mengenai pemberikan bantuan dana tanggap darurat kepada korban bencana alam di Kabupaten Pati untuk : korban bencana alam banjir; korban bencana alam angin topan; korban bencana alam gunung meletus; korban bencana alam tsunami; korban bencana alam kekeringan; dan korban bencana alam tanah longsor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2009.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2011; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003; Pergub Gorontalo No.7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
mengubah Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2014
terdiri dari 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Individu Dan/Atau Keluarga Melalui Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatasi dan mengurangi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh
individu dan/ atau keluarga sebagai akibat kerentanan
sosial, maka perlu memberikan bantuan perlindungan
sosial bagi individu atau keluarga melalui bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Individu
atau Keluarga melalui Bantuan Sosial, perlu cliatur
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Individu dan/ atau
Keluarga Melalui Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Sasaran Penerima
Bab V Besaran Bantuan Perlindungan Sosial
Bab VI Tata Cara Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA - PEDOMAN PEMBERIAN
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BD.2015/No.56
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa
Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa;
untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa
Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa;
untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa
Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa;
untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa
Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan
pembanguan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa
Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan
pembanguan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa
Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan
pembanguan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa
Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan
pembanguan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang bantuan keuangan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
28 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
