PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.250 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 56 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Desa
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Bupati Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 56 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 56 Tahun 2022
Desa
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
APBD Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Kabupaten Kebumen
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
APBD Desa
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 55 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan