Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.894 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

desa - keuangan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 43 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.51 Tahun 2008; PP No.7 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
21 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Pohuwato

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS-PROGRAM jaminan kesehatan nasional-(jKN)

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Pohuwato

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk efektifitas pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) sehingga perlu menyesuaikan jasa pelayanan ambulance dan pencairan klaim dana non kapasitas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003 ; UU No.40 Tahun 2004 ; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.24 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.101 Tahun 2012; PERPRES No.12 Tahun 2013 ; PERPRES No.32 Tahun 2014; PERMENKES No.69 Tahun 2013 ; PERMENKES No.28 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Dan Jaringannya Dikabupaten Pohuwato, yaitu menyisipkan Pasal 7A diantara Pasal 7 dan Pasal 8, menyisipkan Pasal 10A diantara Pasal 10 dan Pasal 11, merinci ketentuan Lampiran I BAB V huruf D angka 2, dan mengubah ketentuan dalam Lampiran I BAB V huruf E angka 2.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman beserta lampirannya.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007 – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 Nomor 10 / NO REG 01/10/2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 di sisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8.a, angka 16 diubah, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22.a, angka 28 dihapus, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30.a, diantara angka 54 dan angka 55 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 54.a, angka 55 diubah, diantara angka 55 dan angka 56 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 55.a, serta ditambahkan 8 (delapan) angka yakni angka 72, angka 73, angka 74, angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79, Ketentuan Pasal 4 diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 10 (sepuluh) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf n diubah, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 32 dihapus, Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 48, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 ayat (7) diubah, setelah ayat (7) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 55 dihapus, Paragraph 1 (Kebijakan Umum APBD) dihapus, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah, Paragraf 2 (Prioritas dan Plafon Anggaran sementara) dihapus, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah, Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah, ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E dan Pasal 77F, Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A, Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 94A dan Pasal 94B, Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 102A, Ketentuan Pasal 104 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d), Ketentuan Pasal 121 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 123 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), Ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 151 diubah, Diantara Pasal 151 dan Pasal 152, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 151A, Pasal 152 dihapus, Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 dsisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 152A, Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1(satu ) BAB yakni BAB XIVA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
Perda ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
50 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Pidie No. 1 Tahun 2019 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2019/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk mentuntaskan pencetakan KTP-el dalam rangka pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 agar semua pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, Pemerintah Kabupaten Pidie harus merivisi kembali anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019; Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Peruntukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Pidie mendapat penambahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), dan dokumen pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 23 Tahun, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perpres Nomor 129 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019, Perbub Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2018

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO 10 THN 2018 ttg TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.pdf

Abstrak

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentangStruktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau kembali; b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; dan Perda No. 15 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
-
-
6 halaman

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2018

Baitul mal

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
QANUN NO 10 2018.pdf

Abstrak

baitul mal

2018

Qanun NO. 10, Lembaran Aceh No.7/2018

Qanun tentang Baitul mal

ABSTRAK:

Bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh; Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesioanl yang bertanggung jawab; Berdasarkan ketentutan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya; Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh Nangroe Aceh Daerussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan Kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 2004, UU No. 11 tahun 2006, UU No. 48 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 25 Tahun 2018, PP No. 14 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, dan Permendagri No. 95 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Organisasi Baitul Mal; Tugas, Fungsi, dan Kewenangan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Hubungan Kerja; Pembiayaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Peran Serta Masyarakat; Pengelolaan Zakat dan Infak; Pengeloaan Harta Wakaf; Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya; Perwalian; Pengadaan Barang dan Jasa; Penyidikan, Penuntutan, dan Penyidangan; Ketentuan 'Uqubat, Pelaksanaan 'Uqubat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Mencabut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
100 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 10 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Natuna No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Natuna No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Natuna No. 34 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53)

Download :
PERBUP_2023_10.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: Pengelolaan Keuangan Daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan Utang Daerah; BLUD; penyelesaian kerugian Keuangan Daerah; informasi Keuangan Daerah; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah; peraturan mengenai penjabaran APBD; peraturan mengenai APBD; peraturan mengenai Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya; peraturan mengenai penjabaran perubahan APBD; peraturan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan peraturan mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD.
141 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perda Grobogan 10 Tahun 2009.pdf

Abstrak

kedudukan-keuangan-kepala-desa-perangkat

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/No.7 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur kedudukan keuangan Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa dan Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2005
33 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
Perda Kab Bintan No 10 Tahun 2020.pdf

Abstrak

daerah - pengelolaan keuangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pedoman, rencana, dan penetapan dan perubahan APBD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.