Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk di dalamnya mengatur tentang arah jakstrada Kabupaten Gorontalo, penyelenggaraan jakstrada serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 53 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 144 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sıstem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
daIam rangka melaksanakan pasaI 4 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Perorangan, perlu
penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan
dikecuaIikan untuk keadaan darurat gawat darurat, bencana,
kekhususan permasalahan kesehatan paslen, dan
pertimbangan geografis; agar pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud daIam huruf a dapat terlaksana secara terencana,
terpadu, berkesinambungan dan bertanggung jawab, perlu
disusUn pedoman rujukan bagi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor I tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014
Peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan; kegiatan rujukan; sistem rujukan; alur rujukan; jenjang rujukan; wilayah rujukan; syarat rujukan; kewajiban pengirim dan penerima rujukan; pembiayaan dan pembinaan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan pada badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang diperlukan jaminan sosial melalui kepersertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No. 85 Tahun 2013, PP No. 86 Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Asas dan Prinsip; Status dan Penyelenggaraan Program; Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional; Sanksi Administratif; Pelayanan Perizinan; Penguatan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Lahat. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; PERPRES No. 82 Tahun 2018; PERMENKES No. 71 Tahun 2013; PERMENKES No. 39 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan, tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta, bentuk kerja sama, pelayanan yang tidak dijamin, iuran peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten, pelayanan kesehatan rujukan ke luar daerah, peralihan peserta, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 53 Tahun 2018
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD 2018/NO. 53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan dalam bentuk Dana Kapitasi; bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Malinau dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai timur dan Kota Bontang sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018
Peraturan ini mengenai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jainan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Peraturan ini mencakup ruang lingkup; penganggaran; pembayaran dan penatausahaan; pemanfaatan dan kapitasi jkn; jasan pelayanan kesehatan; biaya operasional pelayanan kesehatan; pengelolaan dana kapitas jaminan kesehatan nasional; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
UU no 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis; bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.4 Tahun 1984; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permenkes No.949/Menkes/SK/VIII 1/2004; Permenkes No.84 Tahun 2012; Permenkes No.42 Tahun 2013; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Permenkes No.67 Tahun 2016; Perbub No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan; upaya pengendalian penyakit; koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; pencatatan dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; sumber daya manusia; peran serta masyarakat; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Berita daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 74).
Menetapkan tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan
penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan
berkesinambungan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5
Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012
Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan
sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun
bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
