petunjuk teknis-pendirian lembaga pendidikan anak usia dini
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6) tahun, perlu adanya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga yang meliputi persyaratan pendirian PAUD, tata cara pendirian PAUD, penamaan PAUD, penambahan Program Kegiatan Belajar pada PAUD Terpadu, pengintegrasian PAUD, perubahan bentuk PAUD, penutupan PAUD, pelaporan pendirian, pengintegrasian dan/atau penutupan PAUD serta pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi atas implementasi
standardisasi indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya
Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya
Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2012 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2011
peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2012.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2012
PEDOMAN - BAGI HASIL - PAJAK DAERAH - DESA - PEMDES
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penyerahan kewenangan dibidang Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 112) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2011 diubah
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Nias No. 20 Tahun 2012 Ttg Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias TA 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan kawasan kota yang tertib, aman, indah, nyaman dan taratur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2011
Peraturan Bupati ini NMengatur Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Izin Penyelenggaraan Reklame; Daerah Peruntukan Penyelenggaraan Reklame; Larangan Penyelenggaraan Reklame; Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Reklame; Bangunan Reklame Tidak Termanfaatkan; Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 31 Tahun 2012
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPajak dan Retribusi DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sanggau No. 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayan yang lebih optimal serta untuk mengimbangi biaya produksi yang disebabkan oleh adanya berbagai kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, tingkat inflasi serta krisis ekonomi maka perlu diupayakan penyesuaian tarif air minum ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1962, UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.16 Tahun 2005, Permendagri No.1 Tahun 1984, Permendagri No.23 Tahun 2006, Permendagri No.2 Tahun 2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sanggau No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Golongan Pelanggan, Tarif, Pembayaran, Sanksi, Larangan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2012.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008.
Ketentuan Umum; Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP); Unsur SIstem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP); Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
