Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta
motivasi kerja Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa untuk meningkatkan pengawasan, dan mewujudkan
keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, dan Ketentuan Pasal 49 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya lokal
agar memberikan manfaat bagi perkembangan
perekonomian daerah dan kemanfaatan umum,
diperlukan penganekaragaman konsumsi pangan; bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan
yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman dan
terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal, perlu mewujudkan
penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar
pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan pelestarian
sumber daya alam secara terarah dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan, program melati harum untuk gizka dan rangga, bank sayuran, P2L, pengembangan bisnis dan industri pangan lokal, sosialisasi dan promosi, monitoring, evaluasi dan pengendalian, tim teknis, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No,71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Grobogan No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan
untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian TPP, Tim Pelaksanaan TPP, Tata Cara Pembayaran, Pembatasan Pemberian Honorarium, TPP Pegawai ASN pada Unit Kerja BLUD, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pegawai ASN, Sanksi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN 2024-2044
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2024/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara,
termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya
perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,
berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang
dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya
kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu
menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan
tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan
penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif
dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar
terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, pengaturan rencana detail tata ruang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Pantai Selatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentua Umum; Wilayah Perencanaan Pantai Selatan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 54 HLM; Lampiran: 30 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boalemo No. 15 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2024 (7)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6), UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 14 Tahun 2024, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Terdiri dari 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengelolaan Arsip Terjaga, perlu menyusun kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 41 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
maka perlu disusun secara efektif dan efisien
berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan
Peraturan Bupati setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan ransmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, embangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
