Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA
ABSTRAK:
Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Ayat (18) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan dalam rangka tertib pengalokasian Dana Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Cara Pengalokasian Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 37 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2007, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 16 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber dan Rumus Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2014/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi; bahwa agar kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, perlu menyusun Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan Inspektorat
Bab IV Visi dan Misi Inspektorat
Bab V Nilai-Nilai
Bab VI Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Bab VII Kewenangan Inspektorat
Bab VIII Tanggung Jawab Inspektorat
Bab IX Ruang Lingkup Pengawasan Intern
Bab X Hubungan Kerja dan Koordinasi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2014
PERBUP Kab. Kebumen No. 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Gedung Olahraga di Jalan Indrakila Kebumen (Gedung Juang 45)dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah; bahwa Gedung Olahraga di Jalan Indrakila (Gedung
Juang 45) sebagai salah satu objek retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah telah ditingkatkan kualitas bangunan
dan fasilitasnya sehingga perlu disesuaikan tarif
retribusinya; bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perubahan
besaran tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Gedung Olahraga di Jalan Indrakila (Gedung
Juang 45) dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8 ayat (2) huruf j mengenai besaran tarif retribusi Gedung Olahraga di Jalan Indrakila.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 35 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2014/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Unclang Nomor s Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penalaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, tentang Perubahnn Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2014.
17 halaman aturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu Untuk Melanjutkan Studi Di Perguruan Tinggi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang merata pada tiap kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memfasilitasi siswa berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui pemberian beasiswa
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (3) Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai sumber pendapatan asli Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, meliputi: Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9
Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014;
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat
Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor
44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini mengatur tentang retribusi pemakaian
kekayaan daerah. Peraturan ini menetapkan obyek sewa
tanah dan bangunan yang disewakan. Untuk masa sewa
dibatasi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya peraturan ini
juga mengatur struktur dan besarnya tarif serta retribusi
untuk penggunaan gedung/bangunan. Kemudian diatur pula
bahwa pelaksanaan sewa atas tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati.
Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
retribusi serta
tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2014
PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2011-2016
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2014/NO.129
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011-2016
ABSTRAK:
Untuk lebih mempertajam indikator kinerja utama daerah dalam rangka mengukur capaian akuntabilitas kinerja daerah pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016, maka perlu merubah Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2006; PERDA No. 4 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 17 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2013; PERDA No. 2 Tahun 2013; PERDA No. 3 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
4 hlmn; 1 lmpiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
