PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil survei di lapangan terhadap harga
barang pada beberapa Kecamatan lingkup Pemerintah
Kabupaten Enrekang terdapat peubahan harga, di mana
apabila tidak dilakukan perubahan akan mengakibatkan tidak
ef ektifnya pelaksanaan konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, standar satuan harga yang mengalami
perubahan sesuai lampiran meliputi alat tulis kantor, bahan
baku bangunan, bahan makanan, dan selebihnya merupakan
penambahan yang belum tertuang pada Peraturan Bupati
Nomor 97 Tahun Nomor 2022 tentang Standar Satuan Harga
Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang
Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang
dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun
2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentagara
Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
PASAL I : Ketentuan huruf a, Lampiran Peraturan Bupati Enrekang Nomor
97 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 97)
diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
112
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 104/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79
Tahun 2023 masih belum memenuhi perkembangan yang
ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga
perlu dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam
Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022; Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. perubahan meliputi perubahan penggolongan perjalanan dinas; uang harian; taksi; tiket pesawat; penginapan dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 96, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 96/A; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 masih belum
memenuhi perkembangan yang ada di lingkup
Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu
dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Standar
Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
jumlah 41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 95 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di desa;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP no 11 Tahun 2019; Permendagri no 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019.
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Maka Peraturan Bupati Nomor
180 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (lembaran
daerah tahun 2020 nomor 180) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
65
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 95 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PELAKU PENGADAAN; PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA; PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA; PERSIAPAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD; PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD; PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA BLUD; PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA; SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN; PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA; SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 92 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaannya;
b. bahwa E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan sistem order E-Marketplace Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
SISTEM ORDER E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN; PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI; MONITORING EVALUASI; SANKSI; PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 91 Tahun 2023
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 91, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 91
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi pengadaan
barang/jasa yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan Sistem
Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup
Pemerintah Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf c
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, penerapan fungsi layanan pengaduan
secara elektronik meliputi pengembangan sistem
informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi
Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2021 Nomor 57);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEWAJIBAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III : PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SIPENGAJA
BAB IV : TANGGUNGJAWAB DAN HAK/WEWENANG PENGELOLA SIPENGAJA
BAB V : PENGADUAN
BAB VI : PENDANAAN
BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan harga
barang dan jasa di daerah dan untuk mewujudkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu
adanya standardisasi harga barang dan jasa;
b. bahwa adanya perubahan harga barang dan jasa untuk
pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah Kabupaten
Bantul, perlu dilakukan perubahan standardisasi harga
barang dan jasa;
c. bahwa untuk mengakomodir perubahan standar harga
barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai dari Danais DIY
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 79/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 masih belum
memenuhi perkembangan yang ada di lingkup
Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu
dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar
Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2022; Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023
peraturan ini mengatur mengenai Standar
Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang Tahun Anggaran 2023 . perubahan antara lain: satuan biaya honorarium; satuan biaya pengadaan kendaraan; satuan biaya jasa tenaga; jasa penyelenggara acara; dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
mengubah Peraturan
Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
jumlah 20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
