Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2017

Tata Kelola Perlindungan terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
No. 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Ditetapkan dengan :

UU No. 16 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Darurat Nomor 25 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1980

Penetapan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Mencabut :

Keppres No. 188 Tahun 1968

Download :
Keppres No 25 TH 1980.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 2017

Kontingen Garuda Satuan Tugas Batalyon Komposit Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Afrika Tengah

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 25 Tahun 2017.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup Kab. Banyumas Tahun 2016 No 25_ocr.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-perlindungan-masyarakat

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2016 No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten. Peraturan ini juga menetapkan tugas, hak, kewajiban, serta mekanisme pembiayaan untuk anggota Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan upaya pertahanan negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
12 hlm beserta lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2018

Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Cimahi No. 10 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

Download :
Perwalkot 26 2018 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013

Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhan No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/09/M/VI/2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan

Download :
Permenhan Nomor 26 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 26 Tahun 2020

Petunjuk Pendistribusian Logistik Operasi pada Kapal Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 26 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 26 Tahun 2019

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Arsip Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
pw_26_tahun_2019.pdf

Abstrak

Arsip - Pertahanan dan Keamanan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

ABSTRAK:

bahwa arsip adalah sebagai inforrnasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip; bahwa untuk menghindari penyalahgunaan arsip perlu diatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALlKOTA TENTANG PED0MAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS 3. PENGGUNA HAK AKSES ARSIP DINAMIS 4. PENGAMANAN 5. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP DINAMIS 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
5 halaman

Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Darurat Nomor 26 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.