Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.12 Tahun 2021, Perpres No.33 Tahun 2020, PMK No.119/PMK.02/2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.10 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2020, Perbup No.83 Tahun 2020, Perbup No.88 Tahun 2020
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 33 Tahun 2020, telah ditetapkan Perbup No. 74 Tahun 2020; Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas PPKB No. 47/ /XXVII/2021 tanggal 16 Maret 2021, Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 900/ 108/XXXI/ 1.2/2021 tanggal 15 Maret 2021, Surat Kepala Satpol PP No. 900/ 152/ XX/ 2021 tanggal 23 April 2021, Surat Kepala Dispora No. 426/81/ XXXIII.4/2021 tanggal 18 Maret 2021, Surat Kepala Dinas PUPR, dan Surat Kepala Dinkes, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Tahun Anggaran 2021. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; PP No. 18 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2017; Perbup No. 74 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021
3 hlm, Lampiran: 22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar biaya satuan regional ,kepala daerah menetapkan standar biaya satuan regional ,kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsif efisiensi ,efektivitas,kepatutan dan kewajaran
- Bahwa peraturan Bupati penungkal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalaan dinas dilingkungan pemerintah kabupaten penungkal abab lematang ilir diseuaikan dengan perkembangna peraturan perundangan - undangan terbaru
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014
sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 015;PP No 109 Tahun 2000;PP No 18 Tahun 2016;PP No 18 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 33 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permenkeu No 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah doiubah dengan Permenkeu No 181/PMK.05/2019;Permenkeu No 72/PMK.05/2016;Permendagri No 33 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019;Perda No 4 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : ketentuan Umum ,Ruang Lingkup perjalan Dinas,Prinsip perjalanan dinas ,perjalanan Dinas Jabatan,Surat perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),Biaya Perjalanan Dinas Jabatan ,Biaya Perjalanan Dinas Pindah,Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas,Pertangung jawaban Perajalanan dinas jabatan ,ketentuan Lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku,maka peraturan Bupati Panukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Boaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemet=rintahan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
47 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.7 Tahun 2002; UU NO.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PP NO.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP NO.11 Tahun 2019; PP NO. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP NO.8 Tahun 2016; Permendagri NO.20 Tahun 2018; PERDA NO.1 Tahun 2015
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Mengubah PERBUP NO.7 Tahun 2019
10 hlm. 112 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak Terduga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
yang merupakan rangkaian kegatan pengelolaan
belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O08 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Kodefikasi,klasifikasi dan Nomenklatur
pemerintah daerah serta perubahannya kepmen 05O3800 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 482);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Terdiri dari VII Bab, dan 26 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penganggaran, Bab III Pengunaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga, Bab IV Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Bab V Monitoring dan Evaluasi, Bab VI Ketentuan Lain-lain, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Umum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk keseragaman belanja serta menghindari in-efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Belanja Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; U No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015’; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.131.14-361 Tahun 2021;
Mengubah Lampiran II mengenai perjalanan dinas dalam daerah khusus pada tabel
Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Dari Selatpanjang Ke Kecamatan dan Tabel
Satuan Biaya Perjalan Dinas Dari Ibukota Kecamatan Ke Selatpanjang dan
menambah contoh/format Surat pernyataan Biaya Transportasi dalam Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a bahwa Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan denga n Peraturan Bupati
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
123 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 123 tahun 2020 tentang analisis standar belanja kabupaten bandung tahun anggaran 2021
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 16 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan
dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat,
perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan
dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi
Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan
permukiman; bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat
tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta
dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun
mekanisme pelaksanaan keuangan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman; bahwa berdasar ketentuan dalam Lampiran II Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, perlu
mengatur Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan
Permukiman; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang
Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman
Bab III Pelaksanaan Fisik Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
