Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
bahwa sumber daya air menjadi faktor penting dalam
kehidupan manusia yang salah satu prioritasnya
digunakan untuk usaha pertanian demi kemakmuran
rakyat; bahwa untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya
air bagi usaha pertanian, perlu adanya pengaturan dan
pengawasan secara sistematis dan terpadu melalui
perencanaan pola tanam dan rencana tata tanam;
bahwa untuk memberikan pengaturan sebagai pedoman
terhadap penerapan Pola Tanam dan Rencana Tata
Tanam Tahun 2022-2025 di Kabupaten Grobogan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam
dan Rencana Tata Tanam Tahun 2022-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Area Pola Tanam
Bab III Pembagian Petak Sawah
Bab IV Sistem Pembagian dan Pemberian Air Irigasi
Bab V Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 76 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – ONOLALU – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Tata Cara Evaluasi Rancangan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 76 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daera Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana APBD yang tertuang dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
774 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 75 Tahun 2022
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – PULAU – PULAU – BATU – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 75 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 75, BD.2022/NO.75
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satua Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi anggaran Daerah dan penganggaran belanja Daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023, sehingga sesuai dengan perencanaan pembangunan di Daerah;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola;berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan sekitarnya Tahun 2022-2032
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten Kertek dan Sekitarnya yang
berwawaskan eko-budaya yang berkelanjutan, berdaya
saing dan saling mendukung dengan kawasan
pariwisata lainnya, dipandang perlu disusun dokumen
perencanaan pembangunan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan Sekitarnya;
bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Wilayah Kertek dan Sekitarnya perlu terus dibangun
dan dikembangkan sehingga mampu memberikan
kontribusi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata
pada Kecamatan Kertek dan Sekitarnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten Kertek dan Sekitarnya Tahun 2022-2032;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Wilayah
Bab III Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan Sekitarnya
Bab IV Pembangunan Destinasi Pariwisata
Bab V Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Bab VI Pembangunan Industri Pariwisata
Bab VII Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Bab VIII Indikasi Program
Bab IX Kerja Sama
Bab X Pengawasan dan Pengendalian
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 74 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan hak rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera) memperoleh perumahan layak huni, perlu
diberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 18 (delapan belas) pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan; Penetapan Calon Penerima Bantuan; Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran; Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; Keadaan Kahar; Pendanaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
